GUNUNGKIDUL, (KH) – Program ayam petelur Merah Putih dari pemerintah pusat mulai direalisasikan di berbagai daerah. Menjelang akhir tahun 2025, sedikitnya terdapat 12 kelompok masyarakat di Gunungkidul yang dijadwalkan menerima bantuan anakan ayam petelur tersebut.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul, Wibawanti Wulandari, menjelaskan bahwa bantuan ayam petelur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kemandirian ketahanan pangan serta mendorong konsumsi protein hewani bagi masyarakat.
Total ada sekitar 7.200 ekor anakan ayam petelur yang akan dibagikan kepada 12 kelompok masyarakat, termasuk kelompok wanita tani, kelompok ternak, dan kelompok tani. Setiap kelompok akan menerima 600 ekor ayam.
Selain anakan ayam, para penerima juga akan memperoleh kandang pemeliharaan dan pakan untuk kebutuhan tiga bulan pertama. Dalam waktu dekat, pengembangan ayam petelur ini akan dimulai.
“Untuk saat ini masih dalam tahap pembangunan kandang di tiap kelompok. Targetnya akhir November pembangunan selesai dan anakan ayam langsung bisa didatangkan untuk dikembangkan,” ujar Wibawanti Wulandari.
Penerima bantuan ayam petelur Merah Putih tersebar di beberapa wilayah, yakni Kalurahan Karangsari dan Pundungsari di Kapanewon Semin; Kalurahan Karangtengah, Wonosari; Kalurahan Kedungkeris, Nglipar; Kalurahan Watusigar, Ngawen; Kalurahan Ngawu, Playen; serta Kalurahan Wiladeg dan dua kelompok di Kalurahan Gedangrejo, Karangmojo.
Lebih lanjut, Wibawanti menegaskan bahwa program ini sekaligus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Handayani. Nantinya, telur yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Rencananya seperti itu, mengingat kebutuhan protein hewani meningkat untuk mendukung program MBG,” imbuhnya.
Harapannya, kebutuhan SPPG dan pasar umum tetap aman serta tercukupi. Dengan begitu, perputaran ekonomi dapat berlangsung hingga ke lapisan masyarakat bawah sehingga ekonomi daerah ikut bergerak.
“Semoga bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga, menciptakan kemandirian pangan, dan mendorong peningkatan konsumsi protein hewani,” tutup Wibawanti.
Beberapa waktu lalu, Dandim 0730 Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program MBG di daerah mampu menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat. Kehadiran SPPG di tiap wilayah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
Selain itu, berbagai peluang usaha di sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan perkebunan juga ikut terbuka karena produk lokal memiliki ruang baru untuk dipasarkan.
“Bahan baku makanan yang digunakan MBG banyak berasal dari petani dan produk lokal Gunungkidul. Kesempatan usaha terbuka lebar, asalkan memenuhi persyaratan untuk menyuplai kebutuhan dapur sehat,” ujar Roni.
Saat ini, terdapat 22 SPPG yang telah beroperasi di Gunungkidul dan berhasil menyerap 1.034 tenaga kerja lokal, mayoritas sebelumnya belum memiliki pekerjaan. Jika jumlah SPPG ditingkatkan menjadi 58 unit sesuai kebutuhan daerah, maka jumlah tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 3.000 orang atau lebih.
Masing-masing SPPG mempekerjakan sekitar 47 orang, belum termasuk pekerja dari sektor pengadaan bahan baku. Hasil pertanian dan produksi lokal yang sesuai kriteria dapat terserap lebih cepat.
“Dengan adanya SPPG, peluang kerja di wilayah semakin terbuka. Saat ini 22 dapur sudah beroperasi, dan hasil pemetaan menunjukkan Gunungkidul membutuhkan 58 SPPG,” pungkas Dandim 0730 Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan.
