GUNUNGKIDUL , (KH),– Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program Dana Keistimewaan menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp403 juta kepada Kalurahan Karangasem, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul.
Program ini difokuskan pada budidaya bawang merah, salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan di wilayah Gunungkidul. Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, secara simbolis melakukan penanaman perdana pada Kamis (10/7/2025) sebagai penanda dimulainya program ini.
“Ini bukan sekadar kegiatan tanam, tapi bagian dari strategi pembangunan berbasis keistimewaan, yang memperkuat kemandirian desa lewat nilai-nilai lokal dan budaya agraris,” ujar Joko.
Menurutnya, keberhasilan program ini akan memberikan dampak berkelanjutan apabila dikelola secara serius dari hulu hingga hilir, termasuk pengolahan dan pemasaran hasil panen. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petani, akademisi, dan sektor usaha.
Program ini dilaksanakan di atas lahan kas desa (tanah lungguh) seluas 4.000 meter persegi, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY. Optimalisasi tanah desa ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan.
Lurah Karangasem, Parimin, menjelaskan bahwa pengelolaan dilakukan secara profesional dengan melibatkan pihak ketiga yang direkomendasikan oleh Paniradya Keistimewaan DIY. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko kegagalan, khususnya pada tahap awal.
Lahan tersebut dikelola oleh empat kelompok: tiga kelompok tani dan satu lembaga. Pembagian hasilnya disepakati secara adil: antara lain, 60% untuk para petani pelaksana, 20% masuk ke Pendapatan Asli Desa (PADes), dan 20% untuk pemilik lahan desa
“Skema ini kami rancang agar seluruh pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang proporsional,” jelas Parimin.
Program budidaya bawang merah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan desa, tetapi juga menjadi model pemberdayaan desa berbasis pertanian lokal. Jika dikelola berkelanjutan hingga tahap pascapanen dan distribusi, program ini berpotensi memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal.
“Kami ingin program ini menjadi awal dari pengelolaan tanah desa yang produktif dan bernilai tambah bagi masyarakat,” tutup Joko Parwoto.
