Sultan: Danais Boleh Untuk Pembangunan Wisata

oleh -429 Dilihat
oleh

WONOSARI, kabarahandayani.– Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, dana keistimewaan (danais) yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak hanya untuk mengurusi kebudayaan saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai dana pengembangan infrastukur.
“Jangan terlalu fokus untuk konteks budaya. Danais boleh untuk pembangunan akses jalan wisata dan peningkatan sarana dan prasarana tempat wisata lainnya,” terangnya saat menghadiri acara Syawalan dan Silaturohmi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopindo), Pejabat dan Tokoh Masyarakat Gunungkidul, di Bangsal Sewoko Projo, Senin (25/8/2014).
Sultan memaparkan, mengembangkan tempat wisata dengan menggunakan danais sama halnya menjaga nilai history tempat wisata tersebut, sehingga nilai kultural tidak hilang dan  tetap memiliki nilai study yang terjaga.
“Penggunaan danais harus berorientasikan skala prioritas pada pos-pos anggaran yang memiliki daya pengungkit dan punya dampak berganda ke sektor-sektor yang memberikan manfaat luas,” paparnya.
Sultan menerangkan, danais memang diperuntukkan guna membiayai lima pilar Keistimewaan DIY. Jumlah besar memang untuk kegiatan masyarakat di bidang kebudayaan melalui hibah dan bantuan sosial. “Pemerintah kabupaten, harus jeli bagaimana memanfaatkan dana tersebut demi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” paparnya.
Pada Tahun 2014, Pemda DIY telah membagikan danais untuk urusan kebudayaan lewat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yakni sebesar Rp 13.595.684.000,00. Dana tersebut diharapkan dapat disalurkan kepada masyarakat langsung, melalui organisasi kemasyarakatan atau perusahaan daerah.
“Masih banyak kantung-kantung budaya dan kapasitas ekspresi yang perlu dirawat dan didandani, Saya percaya kearifan DIY senantiasa hadir sebagai langkah kultural yang bermakna lebih dari sekedar seni tradisi,” katanya.
Sultan menghimbau agar seluruh SKPD tetap bekerja secara serius serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. “ Jangan sampai SKPD dan pihak-pihak terkait bekerja layaknya Bandung Bandawasa atau tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenaranya,” tegasnya. (Juju/Hfs)

Berbagi artikel melalui:

Komentar

Komentar