Sosialisasi Diseminasi HAM tentang Anak Berhadapan dengan Hukum

oleh -
diskusi hukum dan anak. Foto : Hari
iklan dispar
diskusi hukum dan anak. Foto : Hari
diskusi hukum dan anak. Foto : Hari

WONOSARI, (KH) — Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Di Yogyakarta kerja sama dengan BPMPKB Kabupaten Gunungkidul siang ini Selasa (28/4/15) mengadakan sosialisasi Diseminasi HAM tentang Anak Berhadapan dengan Hukum yang dilangsungkan di Ruang Rapat I BPMPKB Kabupaten Gunungkidul.

Dalam sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai lembaga seperti Aparatur penegak hukum, Dinas Sosial, Organisasi Masyarakat, LSM, Media, Aparatur Pemda, Akademisi, FPK2PA dari 3 Kecamatan, Serta Forum Anak Gunungkidul. Materi sosialisasi siang ini adalah tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Ridwanto, S.H, M.H Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementrian Hukum HAM DIY sebagai narasumber dalam acara ini menjelaskan, bahwa  UU SPPA merupakan pengganti dari UU No,3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang tujuannya adalah agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan, kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapand dengan hukum. Adapun poin yang diatur dalam UU SPPA, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Poin paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari  stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara normal. Selasa (28/4/15)

Ridwanto juga menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Sedangkan Diversi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

“Peran tokoh masyarakat juga diperlukan dalam Proses Diversi. perlu keberanian dari semua pihak tentang mana yang benar mana yang salah, karena perubahan mainset dari musyawarh ke peradilan itu cukup susah di masyarakat , jadi perlu koordinasi yang lebih bagus dan kerjasama dari semua pihak,” tambah Ridwanto.

Rahasno dari BPMPKB Kabupaten Gunungkidul juga mengatakan bahwa Diversi bukan untuk memanjakan pelaku pidana yang masih di bawah umur, akan tetapi hak berkembang itu adalah hak dari setiap manusia dan hal itu juga ditegaskan oleh negara, Untuk pelaku pidana anak dibawah hukuman 7 tahun bisa di diversi, hal ini sebagai bentuk untuk mencegah stetmen bahwa hak anak itu dirampas.

Memang tentang hal ini sebagian kalangan masih awam dan belum mengtahui secara gamblang maka dari itu diharapkan yang hadir pada acara sosialisasi hari ini bisa menyebarluaskan ilmu ataupun info yang didapatkan dan bisa bekerja sama dengan pihak pihak terkain untuk menyelamatkan para penerus bangsa.(Hari)

Komentar

Komentar