KPU Gunungkidul Susul Ulang Anggaran Untuk Pilkada

oleh -
kotak pemilu yang tersimpan di gudang. Foto : Juju
iklan dispar
kotak pemilu yang tersimpan di gudang. Foto : Juju
kotak pemilu yang tersimpan di gudang. Foto : Juju

WONOSARI, (KH) — Efisiensi anggaran untuk penyelenggaraan pilkada terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul. Undang-undang Pilkada justru membuat pelaksanaan pesta demokrasi lebih mahal dari pilkada sebelumnya.

Regulasi baru yang membuat anggaran KPU membengkak, adalah membiayai kampanye para kandidat. Seluruh atribut sosialisasi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tanggungan KPU.

Ketua KPU Gunungkidul Muh. Zaenuri Ikhsan mengatakan, pihaknya kini terus menghitung anggran untuk fasilitas kampanye, alat peraga kampanye, dan bahan kampanye calon kandidad kepala daerah yang kini pelaksanannya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum.

“Bahan kampanye seperti pembuatan pamfet, liflet, poster ini yang membuat anggaran membengkak. Jika semua kita cetak, membuat anggaran fasilitas kampanye membengkak menjadi¬† 5,2 miliar, dengan asumsi lima pasang calon bupati,” katanya saat ditemui di KPU, Senin (30/3/2015).

Dijelaskannya, bahan kampanye seperti pamflet, flayer, liflet maupun poster semua adalah tanggung jawab KPU. Jika empat bahan kampanye tersebut semuanya dicetak sesuai dengan jumlah penduduk Gunungkidul, otomatis biaya fasilitas kampanye akan membengkak dari anggaran yang telah ditetapkan Rp 20,9 miliar

“Untuk itu kita menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi pembengkakan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah. Caranya dengan hanya memilih 2 bahan yang akan digunakan untuk kampanye calon kandidad kepala daerah,” terangnya.

Dalam waktu dekat, Zainuri mengaku akan melakukan koordinasi dengan pemerintah derah terkait pembengkakan anggran tersebut. Jika pembengkakan anggran tidak disetujui, pihaknya akan mencari alternatif  dengan membiayai pembuatan fasilitas kampanye flayer dan pamlet saja.

Perhitungan anggaran fasilitas kampanye menjadi salah satu kendala yang kini dihadapi KPU Gunungkidul. Namun demikian, Zainuri optimis semuanya dapat diselesaikan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. ” Kita optimis masalah ini dapat diatasi sebelum masuk dalam tahapan Pilkada,” tegasnya.

Selain itu Zainuri mengaku akan mengajukan anggaran untuk Perlindungan masyarakat (Linmas) yang berjaga di TPS. Dia mengaku, anggaran untuk pengamanan yang sebelumnya diajukan oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP) tidak disetujui. “Anggaran sekitar 1 miliar untuk linmas juga akan kita anggarkan,” ucapnya.

Disinggung masalah kesiapan logistik, khususnya kotak suara, Zainuri mengaku stok saat ini aman. Sebanyak 4.000 kotak yang digunakan untuk pemilihan presiden lalu, semuanya sudah ditata di KPU Gunungkidul. “Kotak aman, tinggal pengosongan saja,” ucapnya. (Juju)

Komentar

Komentar