Penarikan Retribusi Gedung Serba Guna Sudah Sesuai Perda

oleh -
DPRD Gunungkidul bahas Raperda. Foto: Juju.
kadhung tresno
DPRD Gunungkidul bahas Raperda. Foto: Juju.
DPRD Gunungkidul bahas Raperda. Foto: Juju.

WONOSARI,(KH)— Pengelolaan Gedung Serga Guna Siyonoharjo yang ditanyakan aturanya oleh legislator dijawab oleh Pemkab Gunungkidul. Pemkab menganggap tidak ada masalah dengan penarikan retribusi gedung tersebut.

“Penarikan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah No 5/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,” kata Wakil Bupati Immawan Wahyudi, saat membacakan jawaban eksekutif, pada rapat paripurna DPRD Gunungkidul, Senin (9/2/2015).

Dijelaskan, penarikan retribusi pemakaian Gedung Serba Guna dimasukkan dalam Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah , khususnya Pasal 36. Immawan mengatakan, penarikan retribusi tersebut sah dilakukan.

“Gedung Serba Guna kemarin memberikan kontribusi sebesar 19,5 juta. Dana langsung dimasukan dalam rekening lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,”jelas orang nomor dua di Gunungkidul ini.

Terkait dengan besaran sewa gedung, lanjut Immawan, Pemkab mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewaan Barang Milik Negara.

“Harga sewa beda dengan gedung pemkab lainya. Hal ini karena Gedung Serba Guna memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan luas,”ulasnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi, Jumat (6/2/2014), anggota DPRD Gunungkidul kompak mempertanyakan pengelolaan dan penarikan retribusi Gedung Serba Guna Siyono. Menurut DPRD, gedung yang sudah difungsikan lebih dari satu tahun, namun belum memiliki aturan dalam rancangan peraturan daerah tahun ini.

Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Gunungkidul Edi Susilo mengatakan, belum ada aturan resmi sejak satu tahun lalu, tetapi gedung sudah difungsikan. Masyarakat yang ingin menggunakan gedung tersebut juga harus membayar biaya retribusi atas sewa.

“Yang kami tanyakan dasar hukum penarikan retribusi itu, karena dasar hukum belum jelas. Peraturanya baru dibahas melalui Perda No. 9/2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,” katanya.

Selain membahas masalah Gedung Serba Guna, eksekutif juga membacakan pandangan umum fraksi DPRD atas tiga Rancangan Peraturan Daerah diantranya Raperda Perubahan Atas Perda No 9/2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Perubahan Atas Perda No 17/2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan Penyertaan Modal. (Juju)

Komentar

Komentar