Pembangunan Dermaga Ikan Pantai Luwen akan Melalui Feasibility Study

oleh -
Agus APriyanto, Kepala DKP Gunungkidul. KH/ Kandar
iklan dispar
Agus APriyanto, Kepala DKP Gunungkidul. KH/ Kandar
Agus Priyanto, Kepala DKP Gunungkidul. KH/ Kandar

WONOSARI, (KH)— Dengan pertimbangan bahwa Pantai Baron dinilai makin semrawut sebagai destinasi wisata karena bercampurnya lahan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan serta berbagai perlengkapan nelayan, seperti jaring dan lainnya, bahkan wisatawan untuk menuju bibir pantai harus melalui celah di antara kapal-kapal tersebut, maka pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) merencanakan pembangunan dermaga ikan di Pantai Luwen Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari.

Kepala DKP Gunungkidul Agus Priyanto SH MM menyampaikan, tahapan awal berdasar rapat koordinasi dengan Bappeda, Bagian Pemerintahan Setda dan instansi terkait lainnya disimpulkan bahwa rencana tersebut harus diawalai dengan Feasibility Study (FS) atau analisis kelayakan.

“Sehingga tahun ini kita anggarkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penyusunan FS terkait pembangunan Pantai Luwen untuk dermaga tambat. Setelah ada hasil kajian dari konsultan yang ditunjuk dengan lelang, baru akan dilanjutkan ke detail engineering design (DED),” katanya, Selasa, (1/3/2016).

Kegiatan ini, lanjut dia, masih bersifat terbuka, artinya seperti apa nanti hasil kajian, akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan dari Pusat, apakah benar dijadikan dermaga ikan, atau destinasi wisata, atau juga area konservasi.

Beberapa hal terkait FS di antaranya mempertimbangkan aspek-aspek seperti daya dukungnya, daya tampungnya, kajian tata ruang, dan juga masih mendalami faktor hubungan sosialnya serta keberlanjutan dan dampak yang ditimbulkan. Pihaknya tidak ingin memaksakan sesuai rencana sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan ego sectoral.

Mendengar rencana tersebut, muncul dinamika di masyarakat, khususnya Desa Kanigoro, bahwa mereka lebih menghendaki Pantai Luwen menjadi destinasi wisata. Bahkan mereka mengaku siap membuka akses jalan dengan sistem padat karya.

“Mereka merasa bahwa profesinya bukan nelayan, tetapi dimohon tidak demikian, jangan sampai ada anggapan seandainya nanti positif ada pembangunan dermaga ikan lantas tidak mendapat manfaat dari kegiatan ini,” tambah Agus.

Pihaknya yakin, pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, seperti halnya nelayan, tetapi pertumbuhan ekonomi yang lain tentu juga akan mengikuti.

“Pelaksanaan FS kira-kira triwulan ke dua dan ke tiga. jika nanti benar kebijakan berdasar kajian disetujui pembangunan dermaga ikan, maka penanganannya langsung oleh pihak Kementerian. (Kandar)

Komentar

Komentar