Joki Tetap Kita Laporkan dengan Prosedur yang Benar

oleh -
Camat Pathuk. Foto Atmaja
iklan dispar
Camat Pathuk. Foto Atmaja
Camat Pathuk. Foto Atmaja

PATUK, (KH) — Terkait permasalahan antara joki Goa Pindul dengan pengelola Gunung Api Purba (GAP), Camat Patuk, Haryo Ambar Suwardi menghimbau kepada pengelola GAP dan pihak Desa untuk tidak emosional dalam menyelsaikan permasalahan tersebut.

Sesuai laporan yang diterima oleh Haryo, pada hari Minggu (4/1/2015) terdapat dua bus yang hendak berkunjung ke obyek wisata GAP. Bus tersebut justru diarahkan joki untuk menuju obyek wisata Goa Pindul. “Memang sempat terjadi ketegangan, namun dari pihak pengelola GAP bisa dikendalikan,” ucapnya, Senin (5/1/2015).

Haryo mengungkapkan, agar seluruh pengelola wisata dan Pemerintah Desa Nglanggeran agar dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. “Permasalahan tersebut tetap kita proses, tetapi melalui cara yang benar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk surat keberatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Nglanggeran dan pengelola GAP, hari ini sudah diterima oleh Haryo dan sudah diminta direvisi, namun belum dikirim kembali kepada pihak Kecamatan. “Surat tersebut akan kami berikan kepada Bupati, Asek 1, Disbudpar, Satpol PP, Dishubkominfo dan Muspika,” ujar Haryo.

Ia berjanji kepada Pemerintah Desa Nglanggeran dan pengelola GAP untuk memfasilitasi pertemuannya dengan Bupati. “Setelah surat diajukan, baru kemudian pada pertemuan tersebut secara bersama kita sampaikan aspirasi terkait permasalahan tersebut,” tandas Haryo.

Sementara itu, Budi Subaryadi selaku Ketua Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat GAP mengatakan, pihak GAP sudah berkali-kali memberi teguran supaya joki Goa Pindul tidak mengganggu wisatawan yang akan berkunjung ke GAP.

“Banyak wisatawan yang mengeluh tidak nyaman dengan dibuntuti ataupun dicegat saat melewati jalur kali pentung.  Padahal belum tentu pengunjung ingin pergi ke Pindul,” katanya.

Budi bersedia menanggapi himbauan Camat Patuk untuk tidak menggunakan emosi dalam menyelesaikan masalah tersebut. “Masalah tersebut perlu dikomunikasikan agar ke depannya tidak terjadi hal-hal yang merugikan, baik pengelola maupun wisatawan,” pungkasnya. (Atmaja)

Komentar

Komentar