Wabup: Berjualan Pupuk Harus Sesuai Regulasi

oleh -
Wakil Bupati Gunungkidul inspeksi pupuk sitaan. Foto: Juju.
iklan dispar
Wakil Bupati Gunungkidul inspeksi pupuk sitaan. Foto: Juju.
Wakil Bupati Gunungkidul inspeksi pupuk sitaan. Foto: Juju.

WONOSARI,(KH)— Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi menyempatkan diri mendatangi Mapolres Gunungkidul untuk melihat langsung 8 ton pupuk bersubsidi yang diamankan polisi. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Gunungkidul mengapresiasi langkah kepolisian yang berhasil membongkar kasus tersebut.

“Kami memberikan apresiasi atas kerja keras kepolisian yang berhasil membongkar kasus penyelewengan pupuk ini,” ungkap orang nomor dua di Gunungkidul ini, kepada wartawan di Mapolres Gunungkidul, Rabu (25/3/2015).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, penyelewengan pupuk merupakan kejahatan yang besar yang mampu merusak stabilitas ekonomi dan politik. Dampak terdekat dengan penimbunan pupuk tersebut, kata Immawan adalah, dirugikannya petani, sedangkan dampak terbesarnya dapat mengancam hajat hidup semua orang.

“Kita mengajak distibutor pupuk untuk bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk masalah pengecer nakal, kita serahkan masalah ini kepada polisi,” terangnya.

Ke depan, Immawan mengaku, akan terus bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk mengungkap penimbunan pupuk yang kemungkinan besar masih ada di Gunungkidul. Terlebih saat ini Dinas Pertanian mendapat pendampingan TNI. “Nanti dari Dandim 0730 Gunungkidul saya harapkan bisa bekerja sama dengan polisi mengantisipasi agar penimbunan pupuk ini tidak terulang,” katanya.

Usai melihat barang bukti 8 ton pupuk yang ada di Mapolres Gunungkidul, Immawan menyempatkan diri mendatangi gudang di mana pupuk bersubsidi itu disimpan. Di sana Immawan bertemu langsung dengan pemilik gudang dan berpesan untuk tidak mengulang melakukan kegiatan ilegal melakukan transaksi pupuk yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kita sangat berharap Bapak Ngadiyono (pemilik gudang) tidak menimbun pupuk lagi, karena akan merugikan petani dan mengganggu stabilitas ekonomi. Sekali lagi jual saja pupuk sesuai dengan regulasi yang ada,” kata Immawan.

Secara pribadi Immawan mengungkapkan, distibutor nakal yang menjual pupuk tidak sesuai dengan regulasi harus ditindak tegas. Selain itu juga izin harus dicabut. “Menurut pribadi saya, karena pelaku ini tidak hanya sekali melakukan hal serupa sebaiknya izinnya segera dicabut,” tandasnya.

Sementara Kapolres Gunungkidul AKBP Heriyanto mengungkapkan, pihaknya kini masih melakukan penyidikan terkait kasus penimbunan pupuk tersebut. Pihaknya akan bekerjasama dengan Kepolisian Resort Bantul untuk mengungkap kemungkinan adanya penimbunan di dua wilayah ini. “Kita masih terus melakukan pengembangan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepolisian Resort Kabupaten Gunungkidul berhasil membongkar praktek penimbunan dan penjualan pupuk bersubsidi sejumlah hampir 8 ton dari dua orang pelaku. Pupuk bersubsidi yang didatangkan dari luar daerah tersebut dijual eceran ke petani di Gunungkidul dengan harga Rp 125 ribu rupiah per sak.

Sebanyak 8 ton pupuk bersubsidi berbagai jenis ini diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Gunungkidul dari 2 gudang pupuk milik Ngadiyono warga Padukuhan Ledoksari, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari dan Puji warga Desa Playen, Senin (23/3/2015) lalu.

Pupuk bersubsidi yang disita masing-masing  pupuk jenis ZA sebanyak 45 sak dengan berat per saknya 50 kg, Phonska 51 zak dengan berat 50 kilogram per karung, Urea 63 sak ukuran 50 kilogram serta Urea Plastik 28 bungkus ukuran 3 kilogram. Selain itu, polisi juga mengamankan plastik pembungkus pupuk eceran.

Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Juncto Pasal 30 ayat 3  Permendag Nomor 15/M- DAG/4/2013 tentang  Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dengan ancaman lima tahun penjara. (Juju).

Komentar

Komentar