GUNUNGKIDUL, (KH),– IPI (Indonesia Private Industries) menyelenggarakan Sarasehan (Roundtable Discussion) Kesehatan Mental di Gunungkidul, Selasa (18/2/2025). Agenda di Hotel Santika Playen, Gunungkidul ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan pengalaman dari para pemangku kepentingan dalam upaya memperbaiki layanan kesehatan mental di Gunungkidul.
Direktur IPI, M. Fitriansyah menyampaikan, sarasehan dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan. Mulai dari Unsur pimpinan teras Pemkab Gunungkidul beserta OPD terkait, unsur satuan vertikal pemerintah pusat di Kabupaten Gunungkidul, unsur profesional meliputi petugas medis, psikolog, guru, kepala sekolah, siswa dan lain-lain.
Dia mengungkap, kegiatan sarasehan selain dilatarbelakangi persoalan kesehatan mental yang belum tertangani dengan baik, tingginya angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), juga menyangkut kasus kejadian bunuh diri yang cukup tinggi.
“Salah satunya menyangkut itu (kasus bunuh diri), yang rata-rata jumlah kejadiannya ada 30-an setiap tahun,” kata Fitriansyah.
Pihaknya menambahkan, dalam menjalankan program di Gunungkidul IPI berkolaborasi dengan psikolog asal Indonesia serta psikolog luar negeri. Hasil dari sarasehan nanti lantas dijadikan pijakan dalam menentukan formula pengelolaan dan penanganan persoalan kesehatan mental.
“Output bisa berwujud program, diantaranya pembuatan modul yang relevan untuk dijalankan di Gunungkidul,” imbuhnya.
Dia menegaskan, IPI tidak akan membawa program dari luar. Namun, akan mengeluarkan program baru bagi Gunungkidul.
“Kami akan memadukan wawasan internasional dengan wawasan lokal. Sebab, persoalan kesehatan mental di setiap wilayah berbeda-beda,” kata Fitriansyah lagi.
Sependapat dengan Fitriansyah, perwakilan Covalent Consulting, Rahel Kremnizer mengaku terlebih dahulu akan menggali data dari berbagai pihak yang tergabung dalam roundtable discussion.
“Informasi yang kami kumpulkan ada dari Puskesmas, Kader, tokoh Pendidikan, siswa dan lain-lain. Kami juga sudah membaca beragam artikel dan literatur yang ada. Kombinasi informasi itu membuat kami tahu apa yang sudah ada sehingga bisa ditingkatkan serta apa saja yang belum ada kemudian bisa diwujudkan dalam sebuah program,” papar Rahel.
Rahel menuturkan, pihaknya juga akan melihat sejauhmana segenap layanan kesehatan mental yang berjalan di Gunungkidul. Menyangkut aksesnya apakah masih jauh, atau memang belum ada sama sekali.
“Di dunia Pendidikan, apakah kurikulum sudah memasukkan program edukasi kesehatan mental, jika sudah, apakah perlu ditingkatkan atau justru ada inovasi yang baru?” sambung Rahel.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono tak menampik bahwa persoalan kesehatan mental di Gunungkidul memiliki banyak tantangan. Diantaranya, jumlah ODGJ yang cukup tinggi. Sementara itu, di Gunungkidul belum terdapat psikolog klinis yang dapat segera menangani pasien dengan gangguan mental yang datang ke fasilitas medis seperti Puskesmas.
“Maka kami butuh kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanganannya. Harapan kami ada relawan atau kelompok swabantu yang ada di tengah masyarakat. Kelompok ini dibekali kemampuan setidaknaya untuk melakukan skrining dini,” terang Ismono. (Kandar)
