WONOSARI,(KH)— Molornya penetapan alat kelengkapan dewan (alkap) oleh DPRD Gunungkidul dapat berpengaruh terhadap berlangsungnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Karena beberapa anggaran yang mendesak seperti pembayaran air PDAM, listrik, biaya telepon, serta obat-obatan yang berada di RSUD Wonosari dan Puskesmas tidak bisa dibayarkan karena anggaran belum bisa dicairkan.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Gunungkidul berkonsentrasi membuat peraturan bupati (perbup) terkait dengan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini dinilai lebih efektif mengingat sisa waktu anggaran 2014 tinggal 2 bulan.
“Sisa tahun anggaran 2014 sudah sangat mepet, pilihan terbaik agar pelayanan masyarakat tidak kacau ya dengan mengeluarkan perbup,” kata Budi Martono, Sekda Gunungkidul, di Pemkab Gunungkidul, Rabu (5/11/2014).
Dia menjelaskan, draf perbup itu sendiri saat ini memang sudah selesai disusun. Sementara anggaran yang mendesak juga siap untuk dicairkan. Ia mengaku memprioritaskan program yang benar benar mendesak agar tidak terjadi kekacauan.
“Jika air, telepon, listrik tidak segera dibayar bisa dicabut jaringan kita, kondisi yang mendesak ini harus segera kita tindak lanjuti,”ulasnya.
Budi juga mengaku akan segera melakukan pertemuan dengan pimpinan dewan, membahas draf perbup tentang penggunaan dana APBD. Hal itu dilakukan untuk menjaga keharmonisan kerja supaya pemerintah tidak dianggap melanggar aturan kerja dan kewenangan DPRD.
“Butuh keharmonisan kerja biar tidak salah langkah, setelah draf kita konsultasikan dengan DPRD akan kita konsultasikan juga ke Pemerintah DIY,”ungkap Budi.
Sementara Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Gunungkidul Putra Sapto Wahyono menegaskan, anggaran yang mendesak dan harus segara dicairkan sebelum akhir tahun 2014 nilainya cukup besar. “Dari seluruh SKPD nilainya bisa mencapai milyaran rupiah,”terangnya. (Juju/Bara).