WONOSARI, (KH)— Awal adanya layanan pendidikan di Gunungkidul kiprah lembaga non-pemerintah lebih mendominasi. Bahkan keberadaan sekolah swasta tersebut ada sejak zaman sebelum kemerdekaan.
Sepertihalnya lembaga pendidikan dari Yayasan BOPKRI, sesuai ejaan tempo dulu BOPKRI memiliki kepanjangan Badan Oesaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia. Sekolah BOPKRI ada diawali dari adanya lembaga gereja yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan bernama Zending pada sekitar tahun 1923.
Dikisahkan oleh Mukarta, tokoh sepuh sekaligus Ketua Perwakilan BOPKRI Gunungkidul ini bahwa setelah kemerdekaan, pada tanggal 18 Desember 1945 di Yogyakarta berdiri Yayasan BOPKRI, lalu sekolah-sekolah Zending dimasukkan ke dalam wadah BOPKRI.
“Sekolah Zending pada zaman penjajahan Belanda kemudian bernaung dibawah BOPKRI, seperti di Mokol, Kemadang, Banjarejo, Jepitu, dan Wirik Ponjong,” kisah Mukarta beberapa waktu lalu.
Disebutkan, sebagai tokoh pembuka sekolah BOPKRI pertama waktu itu ialah S. Wignyo Harjono (Alm). Kemudian beberapa pendidiknya sesuai yang dia ingat ialah Jumiyo Hadji Susilo (Alm) dan diteruskan Zaini Hadji Joyo (Alm).
Karena adanya banyak faktor penghambat eksistensi, sehingga tidak sedikit lembaga pendidikan BOPKRI berhenti menyelenggarakan operasional atau tutup karena kekurangan murid. Beberapa diantaranya ialah SPG BOPKRI Ponjong, SD BOPKRI 1 Wonosari, dan SMA BOPKRI Wonosari.
“SMA BOPKRI dahulu jadi satu dengan SMP-nya, setelah pindah ke wilayah Selang Wonosari, semakin surut muridnya, kini berubah menjadi RS Bethesda Selang,” kata Mukarta.
Lanjut dia, lembaga pendidikan yang masih tersisa hingga kini ada pada jenjang SD dan SMP saja, sementara pendidikan seusia TK yang ditangani langsung pihak Gereja mengalami perkembangan baik. Untuk jenjang SD, masih terdapat 7 sekolah, sedangkan untuk tingkat SMP masih ada 3 sekolah BOPKRI.
“Tingkat SD ada di Watusigar, Karanggumuk Ponjong, Wonosari, Karangngawen, Girisubo, Banjarejo, dan di Sumber, Desa Planjan. Sedangkan SMP-nya berada di Wonosari, Semin dan Paliyan,” rinci Mukarta.
Diceritakan, pada awal waktu berdiri guru mendapat honorarium berupa uang tetapi jauh dibawah standar, ketika Tahun 1963 di Gunungkidul mulai ada pengangkatan Guru Swasta Bersubsidi, saat itu barulah guru/ pegawai dibayar sedikit lebih layak.
Ia begitu ingat semasa awal mulai masuk menjadi guru, karena pengajar menulis huruf Arab pada mata pelajaran Kesusastraan tidak ada maka ia masuk untuk menggantikan. Seiring mulai adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ia kemudian juga menjalani beberapa tahapan karir, menjadi Guru Swasta Bersubsidi lalu kemudian diangkat menjadi PNS.
Selama mengajar banyak hal yang menjadi kenangannya, dahulu masyarakat seolah tidak mempertimbangkan serta menjadikan alasan status yayasan lembaga pendidikan berasal dari agama atau kepercayaan apa, sehingga jumlah murid Muslim pun cukup banyak.
“Memang pada dasarnya sekolah umum, saat rapat wali murid sekitar Tahun 1964 hampir separuh dari ibu-ibu yang memakai jilbab. Perkembangannya, banyak faktor yang kemudian mengakibatkan menyusutnya jumlah murid,” urai lelaki yang menginjak usia 80-an tahun ini.
Tahun 1998 murid yang memiliki kepercayaan lain sepertihalnya Islam mulai berkurang. Selain itu penurunan eksistensi disebabkan adanya kebijakan dana sasaran pendidikan lebih mengutamakan sekolah yang dikatakan dalam kondisi standar, hal ini berkaitan dalam hal jumlah murid dan standar pelayanan, sementara yang kondisi standar pelayanan lebih rendah (termasuk sekolah swasta) seperti kurang diperhatikan pemerintah.
“Permasalahan yang dihadapi jugai terkait anggaran, karena menarik biaya sekolah dari wali murid juga beresiko semakin membuat sekolah-sekolah kehilangan murid, berbeda dengan di kota besar, hal ini seiring perubahan pandangan masyarakat sehingga sekolah swasta menjadi pilihan kedua setelah sekolah negeri,” ulas dia.
Selain itu, berkurangnya murid juga tak lepas dari anggapan masyarakat utamanya yang berkeyakinan Muslim yang bergeser bahwa sekolah BOPKRI bukan sekolah umum tetapi sekolah bagi masyarakat pemeluk Agama Kristen saja.
“Hampir semua sekolah mengalami penurunan jumlah murid, jenjang SMP yang berada di luar Wonosari memiliki jumlah murid di bawah standar. Sedangkan jenjang SD sebagian besar memiliki jumlah murid dibawah 100,” imbuh mantan kepala sekolah SMP BOPKRI ini.
Sekolah swasta, kenang Mukarta, awalnya masih mendominasi, sejak orde baru ada program sekolah Inpres bermunculan serta sekolah negeri seolah tanpa ada batasan daya tampung, hal ini semakin berpengaruh terhadap eksistensi sekolah swasta, menurutnya juga dihadapi tak hanya di Yayasan BOPKRI saja.
Sebagai contoh, SMP BOPKRI Wonosari, berdasar penuturan Rahyuni Taliningsih S.Pd, selaku kepala sekolah, saat ini sekolahannya memiliki 72 murid. Meski hanya sedikit jumlah siswa non Kristiani masih ada, yakni berjumlah 17 siswa.
Sekolah yang memiliki keunggulan bidang seni suara ini berdiri sejak tahun 1948, sekolah ini memiliki visi menjadi sekolah unggulan di Gunungkidul. (Kandar)
