KPU Gunungkidul Menunggu

oleh -
iklan dispar

WONOSARI, kabarhandayani.– Pasca disahkannya UU Pemilukada oleh DPR RI, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gunungkidul mengaku masih menunggu instruksi dari pusat terkait kebijakan tentang diikut sertakan atau tidaknya KPUD dalam pesta rakyat tersebut.
“Belum ada kepastian, kita masih menunggu kebijakan dari pusat, kita memilih off dulu,” kata Ketua KPU Gunungkidul, M Zaenuri Iksan, Minggu (28/9/2014).
Zaenuri mengaku hingga saat ini belum mengetahui isi dari UU Pemilikada yang baru saja disahkan. Menurutnya draf yang diterima, ada dua versi mengenai proses pemilukada, yakni tetap melibatkan KPU dan tidak melibatkan sama sekali.
“Belum ada regulasi yang akan kita ikuti, jadinya kan kita serba salah dalam melangkah , kita memilih untuk off dulu,”terangnya.
Dia menjelaskan, sebelum UU Pemilukada disahkan, berbagai tahapan pemilukada telah dilakukan oleh KPUD Gunungkidul, di antaranya penganggaran dan proses sosialisasi. Setelah UU Pemilukada disahkan, KPU memilih menunggu keputusan dari pusat untuk mengantisipasi salah langkah.
“Mengenai anggaran kita tidak bisa berkomentar banyak, yang namanya pemilihan kepala daerah yang jelas tetap menggunakan anggaran, mungkin DPRD yang akan menyiapkan penganggarannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Aliansi Rakyat Tolak Pilkada Tidak Langsung, Rino Caroko mengatakan, pihaknya bersama sejumlah eleman masyarakat di Gunungkidul sudah melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Pemilukada secara langsung tetap akan kita perjuangkan, kita menilai keputusan pengesahan UU pemilukada merupakan kemunduran demokrasi,” ucapnya.
Menurutnya, sejumlah aktivis pendukung pilkada langsung di Gunungkidul terus berkomunikasi dengan aktivis lainnya di luar daerah untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Kita akan melakukan aksi yang lebih besar, kita akan kumpulkan seribu orang untuk turun ke jalan,”tegasnya. (Juju/Tty)

Komentar

Komentar