Jelang Pilkada, Panwas Diminta Awasi Transaksi Cabup dan Parpol

oleh -
Bawaslu memberikan pendidikan pengawasan pilkada. Foto: Juju.
iklan dispar
Bawaslu memberikan pendidikan pengawasan pilkada. Foto: Juju.
Bawaslu memberikan pendidikan pengawasan pilkada. Foto: Juju.

WONOSARI,(KH)— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah. Salah satu poin penting yang menjadi pokok pengawasan adalah kemungkinan adanya transaksi antara pasangan cabup dengan partai politik.

Komisioner Bawaslu RI, Nasrulah mengatakan, transaksi yang melibatkan pasangan calon dengan parpol atau gabungan parpol butuh pengawasan ketat. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan materi dalam Pendidikan dan Pengawasan dengan Metode Investigasi Pemilihan Gubernur, Bupari dan Wakil Bupati di Pemkab Gunungkidul, Minggu (5/4/2015).

“Sesuai dengan aturan, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima sumbangan atau pemberian dari pasangan calon bupati. Dengan aturan tersebut, maka celah pelanggaran yang terjadi sangat besar,”paparnya.

Nasrulah menjelaskan, larangan partai politik menerima imbalan atas konsekuensi politik sudah diatur dalam Undang-Undang No 8/2015 tentang perubahan Undang-Undang No 1/2015. Jika ada partai politik atau gabungan partai politik yang melanggar aturan tersebut sangsinya cukup berat.

“Jika terbukti melanggar, sangksinya pasangan calon akan didiskualifikasi untuk mengikuti pilkada, dan untuk parpol tidak dapat mengajukan pasangan calon pada pilada berikutnya,”bebernya.

Mantan Ketua KPU Kota Yogyakarta tersebut mengatakan, jika aturan ini tidak ditegakan, praktik money politik akan marak terjadi menjelang pilkada. Karena kemungkinan akan banyak terjadi dela-deal politik. Untuk meminimalisir hal tersebut, Bawaslu meninta Panwaslu, masyarakat dan media bersinergi untuk mewujudkan pilkada yang jujur, terbuka dan adil.

Sementara, Komisioner Bawaslu DIY, Bagus Sarwono mengatakan, semua pelanggaran yang terjadi tidak semuanya harus dipidanakan, menurutnya perlu sebuah efek jera sosial bagi pasangan calon bupati atau kepala daerah yang melakukan pelanggaran pemilu.

“Untuk dipidanakan memang harus melalui proses yang panjang, secara administrasi bisa dilakukan dengan siaran pers. Pasangan calon yang melakukan pelanggaran dapat dibeberakan ke publik,”tandasnya.

Selama ini, lanjut Bagus, pelanggaran Pilkada tidak pernah tuntas penyelesainnya dan hanya terhenti di sentral penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), kedepan ia berharap, seluruh instansi yang masuk di dalam Gakumdu bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak saling menyalahkan.

“Belajar dari pengalaman Panwaslu yang dituding tidak melanjutkan kasus, dengan pengalaman ini kita harus mulai membeberkan persoalan pelanggaran lapangan yang ada buktinya, sehingga masyarakat tahu proses penanganan masalahnya,”katanya. (Juju)

Komentar

Komentar