YOGYAKARTA – Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, turut menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY yang digelar di Grand Ambarukmo, Yogyakarta. Mengangkat tema “Sinergi Digitalisasi Transaksi Keuangan Desa untuk Kemandirian Daerah,” forum ini sekaligus menjadi ajang penandatanganan komitmen pembaruan Roadmap TP2DD DIY Tahun 2025.
Sekretaris Daerah DIY, Beni Suharsono, menjelaskan bahwa TP2DD merupakan instrumen strategis untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi transaksi keuangan. Pemda DIY sendiri telah memulai transformasi digital sejak 2020 melalui kanal digital penerimaan daerah berbasis QRIS, yang kemudian diperluas dengan penguatan sistem manajemen pelayanan pada tahun 2021.
“Pada tahun 2023, kita juga telah menerapkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di dua OPD, yakni BKAD dan Diskominfo DIY,” terang Beni.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa transformasi digital dalam ekosistem keuangan daerah kini menjadi prioritas strategis yang tak bisa ditawar. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, Sri Sultan menggarisbawahi pentingnya penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui kerja sama dengan BPD DIY, terutama dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Ia menilai, langkah ini telah membawa perubahan signifikan ke arah sistem pembayaran yang lebih modern dan inklusif. Namun, ia juga menekankan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat harus terus diupayakan agar manfaat sistem ini dapat dirasakan secara optimal hingga ke akar rumput.
Upaya perluasan digitalisasi juga tercermin dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2023. Kebijakan ini diperkuat oleh pelaksanaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimulai sejak 5 Januari 2025, sebagai amanat dari PP Nomor 35 Tahun 2023 yang bertujuan memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sri Sultan turut memberikan apresiasi terhadap kinerja TP2DD se-DIY, khususnya atas prestasi yang berhasil diraih dalam ajang Championship TP2DD 2024. Sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja, seluruh TP2DD se-DIY menandatangani komitmen pembaruan Roadmap 2025.
“Setiap tim perlu terus menyesuaikan roadmap dengan dinamika terkini dan memastikan bahwa implementasi rencana aksi terdokumentasi secara rapi dan sistematis,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut diluncurkan aplikasi DIGDAYA (Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta) hasil inovasi BPD DIY. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan Siskeudes-Link milik Kemendagri dan telah digunakan di 305 desa di wilayah Gunungkidul, Bantul, dan Sleman sepanjang tahun 2024. Total transaksi yang tercatat melalui DIGDAYA mencapai lebih dari Rp15,23 miliar.
“Inovasi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintahan pusat atau daerah, tetapi juga menjangkau desa dan kalurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik,” ujar Sri Sultan.
High Level Meeting TP2DD se-DIY ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dan lintas sektor, dalam rangka mewujudkan ekosistem keuangan daerah yang inklusif, transparan, dan berdaya saing tinggi. (*)
