Difabel Diberikan SIM, Bagaimana Standar Keselamatan Kendaraannya?

oleh -
Satlantas Polres Gunungkidul. Foto : KH/Dwianjani
iklan dispar
Satlantas Polres Gunungkidul. Foto : KH/Dwianjani
Satlantas Polres Gunungkidul. Foto : KH/Dwianjani

WONOSARI, (KH) — Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Gunungkidul agar warga Gunungkidul memiliki Surat Ijin Mengemudi bagi pengendara yang memenuhi syarat, ternyata juga berlaku pada para penyandang disabilitas. Kendati tidak memiliki tubuh atau kemampuan mengendara seperti orang lainnya, penyandang disabilitas dinilai bisa mendapatkan SIM D, yaitu bagi mereka yang dinilai mampu menurut surat keterangan dokter dan uji praktek yang dilakukan pihak kepolisian.

Kepala Baur Surat Izin Mengemudi (SIM) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gunungkidul, Aiptu Slamet Riyanto, menjelaskan, pihaknya tidak mau gegabah untuk memberikan SIM kepada penyandang difabel yang dirasa tidak cakap berkendara.

“Kalau secara teknis, kami tidak memiliki kewenangan. Kewenangan ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi, sebagai pihak yang menguji kelaikan kendaraan di tingkat pusat,” ujarnya dalam kegiatan Ramah Tamah Satlantas
Polres Gunungkidul Bersama media.

Kendaraan modifikasi yang selama ini digunakan para penyandang disabilitas, juga digunakan sebagai kendaraan dalam ujian penerbitan SIM D. Pasalnya, hingga hari ini, Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) belum memproduksi kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas.

Polres Gunungkidul, lanjutnya, juga memiliki keterbatasan untuk berkoordinasi dengan ATPM, sehingga Polres memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kendaraan modifikasi sesuai kebutuhan sehari-hari penyandang disabilitas.

“Kami mempermudah mereka dalam upaya kepemilikan SIM D. Namun, bukan berarti kami mengurangi persyaratan yang dibutuhkan, misalnya kecakapan, ujian teori. Tetap mengikuti standar yang ada,”

Terpisah, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Gunungkidul, AKP Andre Valentino, memaparkan, pada 28 September 2015 lalu, Polres Gunungkidul menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) bersama sebuah komunitas penyandang disabilitas, terkait kemudahan proses pengajuan penerbitan SIM D. Pada 2015 sendiri, hingga 29 September 2015, Polres sudah memproses penerbitan 14 SIM D.

“Kami tetap mempertimbangkan penilaian kondisi kesehatan calon pemegang SIM D. Atas dasar rekomendasi dari rumah sakit yang ditunjuk, agar proses kepemilikan SIM D bisa dilakukan,” jelasnya. (Maria Dwianjani)

Komentar

Komentar