Bupati Minta Perangkat Desa Masuk BPJS Mandiri

oleh -
Ilustrasi BPJS Mandiri. Dok: liputan6.com
iklan dispar
Ilustrasi BPJS Mandiri. Dok: liputan6.com
Ilustrasi BPJS Mandiri. Dok: liputan6.com

WONOSARI,(KH)— Ribuan perangkat desa di Gunungkidul yang mendambakan jaminan kesehatan dari pemerintah belum dapat terealisasi. Pasalnya, mereka diarahkan untuk masuk menjadi anggota BPJS secara mandiri yang dibiayai dengan dana pribadi non APBD.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul Badingah. Pihaknya memahami desakan perangkat desa yang meminta jaminan kesehatan. Akan tetapi, anggaran daerah yang ada akan diprioritaskan untuk warga yang membutuhkan.

“Dengan kondisi anggaran yang ada, semestinya perangkat desa bisa memahami masalah ini,” terang Badingah usai menghadiri acara bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari, di Bangsal Sewoko Projo, pekan lalu.

Badingah mengatakan, saat ini kesejahteraan perangkat desa sudah dinaikan tahap demi tahap. Orang nomor satu di Gunungkidul ini berharap kesadaran bersama dari para perangkat kerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Mandiri.

“Saya menilai untuk bayar 25 ribu perbulan perangkat desa ini mampu. Saya berharap kesadaran perangkat desa untuk memahami hal ini tumbuh,” ujar Badingah.

Badingah berharap, diperlukan kesadaran bersama untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Mandiri. Untuk itu perlu langkah maju dan memberi contoh agar perangkat desa sadar, sehingga dana anggaran yang kecil tidak menjadi persoalan.

Diberitakan sebelumnya, ribuan perangkat desa di Kabupaten Gunungkidul mendambakan jaminan kesehatan. Paguyuban Dukuh yang tergabung dalam Janaloka ini terus mendesak pemerintah untuk memasukan seluruh keluarganya ke dalam program jaminan kesehatan.

Ketua Janaloka Anjar Guntoro mengatakan, pernah menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah maupun DPRD, hanya saja belum pernah mendapat respon yang positif. Keterbatasan anggaran merupakan alasan utama yang selalu disampaikan pemerintah.

Dikatakan, dari 18 kecamatan di Gunungkidul tercatat ada 1.431 perangkat desa yang seluruhnya belum dimasukkan dalam program jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah. “Nasib kita masih mirip dengan tenaga harian lepas,” kata Anjar. (Juju).

Komentar

Komentar