GUNUNGKIDUL, (KH),– Sebanyak 75 penyandang disabilitas mendapatkan layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu di Aula Kalurahan Playen, Kapanewon Playen, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Pelayanan (Bapel) Jamkesos DIY bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Gunungkidul dengan konsep One Day, One Stop Service.
Melalui konsep ini, berbagai layanan diberikan dalam satu lokasi dan waktu. Mulai pemeriksaan dokter umum, skrining kesehatan, konsultasi dokter spesialis, fisioterapi, rujukan medis, hingga rekomendasi alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Kepala Dinsos PPPA Gunungkidul, Arkham Mashudi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada warga penyandang disabilitas.
“Dalam kegiatan ini ada pemeriksaan dokter umum, sistem rujukan ke dokter spesialis, serta layanan lanjutan apabila ada kebutuhan tertentu. Termasuk jika peserta membutuhkan alat bantu seperti kursi roda,” kata Arkham.
Dinsos Gunungkidul juga membantu proses penjangkauan dan mobilisasi peserta. Calon penerima manfaat dijangkau melalui kerja sama dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tagana, Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG), serta berbagai unsur lainnya.
Menurut Arkham, kolaborasi tersebut penting karena tidak semua penyandang disabilitas memiliki kemudahan akses transportasi untuk datang ke lokasi pelayanan. Layanan semacam ini dinilai sangat dibutuhkan mengingat jumlah warga penyandang disabilitas di Gunungkidul cukup banyak dan butuh perhatian pemerintah.
“Anak dengan kedisabilitasan ada 323, penyandang disabilitas 5.133 sehingga totalnya 5.456 warga,” ungkap Arkham.
Frekuensi Layanan Masih Terbatas, Jangkauan Diharapkan Diperluas
Kepala Bapel Jamkesos DIY, Sugiharto, mengatakan kebutuhan terhadap layanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas masih cukup besar. Namun, penyelenggaraan Jamkesus Terpadu saat ini masih menghadapi keterbatasan frekuensi.
Bapel Jamkesos DIY rata-rata baru mampu menyelenggarakan kegiatan tersebut satu kali dalam setahun di setiap kabupaten. Kabupaten Bantul menjadi daerah yang memperoleh layanan dua kali untuk tahun ini.
“Kalau melihat kebutuhan masyarakat, frekuensi satu kali dalam setahun tentu masih minim. Kami berharap ke depan pelaksanaannya dapat berpindah-pindah lokasi agar layanan lebih dekat dengan warga,” kata Sugiharto.
Menurutnya, jarak menjadi salah satu tantangan bagi penyandang disabilitas. Bagi warga dengan keterbatasan mobilitas, perjalanan menuju lokasi pelayanan dapat menjadi persoalan tersendiri.
“Jangkauan lokasi warga difabel cukup jauh dan mobilisasi mereka tidak mudah. Karena itu, tahun depan kami berkomitmen meningkatkan jangkauan agar layanan bisa lebih merata,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, dan fisioterapi. Peserta yang membutuhkan alat bantu juga dapat memperoleh rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan medis.
Alat bantu yang dapat difasilitasi antara lain kursi roda, kaki palsu, alat bantu jalan, dan lain-lain.
Pelaksanaan kegiatan turut melibatkan pemerintah kalurahan, kapanewon, kepolisian, relawan, organisasi sosial, dan masyarakat. Dukungan ambulans dari organisasi sosial, termasuk Lazismu dan sejumlah organisasi lainnya, juga membantu mobilisasi peserta.
Sugiharto menilai kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan.
“Layanan seperti ini tidak mungkin berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, relawan, organisasi sosial, dan masyarakat untuk menjangkau warga yang membutuhkan,” katanya.
Kegiatan Jamkesus Terpadu di Gunungkidul menjadi gambaran bahwa layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas masih sangat dibutuhkan. Namun, kesempatan untuk memperoleh layanan terpadu seperti pemeriksaan, rujukan, fisioterapi, dan akses alat bantu masih belum cukup tersedia.
Dengan frekuensi yang rata-rata baru satu kali dalam setahun di setiap kabupaten, peningkatan jangkauan dan intensitas layanan menjadi penting. Terlebih, kebutuhan kesehatan dan alat bantu penyandang disabilitas dapat berubah sewaktu-waktu.
Pelayanan yang digelar secara berpindah dan lebih dekat dengan penyandang disabilitas diharapkan dapat mengurangi hambatan jarak serta biaya mobilisasi.
“Harapannya, layanan ini tidak hanya hadir di satu tempat. Dengan jangkauan yang lebih luas dan lokasi yang lebih dekat, semakin banyak penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan pelayanan,” tutur Sugiharto.
Konsep One Day, One Stop Service menjadi salah satu pendekatan untuk menghadirkan layanan yang lebih praktis dan inklusif. Dalam satu kunjungan, penyandang disabilitas dapat memperoleh pemeriksaan, rekomendasi medis, rujukan, hingga proses pengajuan kebutuhan alat bantu.
