WONOSARI, (KH),– Polemik Heha Ocean view terus berlanjut. Hari ini, Rabu (10/2/2021) DPRD Gunungkidul mengadakan rapat dengar pendapat untuk menyikapi sorotan publik yang akhir-akhir ini memanas menyusul viralnya destinasi wisata baru di Gunungkidul itu.
Polemik yang muncul dipicu oleh adanya dugaan pelanggaran aturan PSTKM yang berlaku di Gunungkidul, khususnya mengenai kerumunan massa. Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, akhir pekan kemarin ada ribuan pengunjung yang datang ke HeHa Ocean View. Pihak manajemen disinyalir abai terhadap penerapan aturan Protokol Kesehatan (Prokes).
Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Gunungkidul yang dihadiri oleh 9 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), terungkap beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen HeHa Ocean view.
Usai memimpin rapat, Endah mengatakan, viralnya video kerumunan di HeHa Ocean View menjadi pemicu kritik masyarakat menyusul protes tiket yang sebelumnya dilakukan warga kalurahan Girikarto.
Bukan asal protes. Masyarakat mengetahui telah terjadi kerumunan wisatawan di tengah pemberlakuan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di Gunungkidul. Sebagaimana diketahui PSTKM diberlakukan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.
“Banyak masyarakat yang protes di sosial media. Saat kegiatan masyarakat lain banyak yang dibatasi, tapi di tempat wisata ini malah ada semacam pembiaran, sehingga mengundang polemik,” ujar Endah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua II DPRD Gunungkidul, Suharno tidak memungkiri bahwa dengan campur tangan investor akan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diminta agar menjaga koordinasi supaya iklim investasi berjalan dengan baik. Diantaranya agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat yang memprotes investor, salah satunya karena perijinan.
Politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang punya gaya khas ketika berbicara ini juga menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi tidak hanya melulu soal HeHa Ocean View, tapi menyangkut regulasi investasi di Gunungkidul ke depan.
“Jika polemik ini berkepanjangan, kami khawatir banyak investor yang akan takut berinvestasi di Gunungkidul, padahal dalam membangun Gunungkidul, kita sangat membutuhkan para investor,” lanjut Harno.
Dirinya meminta OPD tidak saling lempar tanggung jawab atau saling menyalahkan ketika polemik terjadi. “Jangan sampai berkepanjangan, bisa-bisa banyak investor yang akan lari dari Gunungkidul,” tandasnya.
Sementara itu, dari materi yang disampaikan oleh para Kepala OPD, didapat keterangan bahwa memang banyak sekali persyaratan administrasi dari proses pembangunan HeHa Ocean View yang belum tuntas. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Agus Priyanto. Ia mengungkapkan bahwa proses pengajuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan HeHa Ocean View belum selesai.
“Pihak HeHa memang sudah mengajukan ke pihak kami, tapi tahapannya baru sampai pada ‘penapisan’ atau identifikasi. Proses selanjutnya adalah diskusi bersama tentang jawaban identifikasi dari DLH, tapi proses ini sampai sekarang tidak berlanjut,” ujar Agus
Agus juga mengaku kaget, saat mengetahui di media sosial bahwa HeHa Ocean View sudah Soft Opening dengan pengunjung membludak.
Lantas, berdasar rangkuman hasil rapat yang disampaikan Ketua DPRD juga terkuak adanya beberapa persyaratan yang belum di penuhi. Selain AMDAL, Ijin Usaha, dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) juga belum dikeluarkan OPD terkait. Kemudian, usai pembukaan juga diduga kuat terjadi pelanggaran Prokes yakni timbulnya kerumunan massa.
“Beberapa poin akan kami sampaikan ke Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekertariat Daerah (Setda) Gunungkidul untuk ditelaah secara hukum lalu dijadikan dasar pengambilan keputusan tindakan kepada pihak HeHa Ocean View,” pungkas Politikus dari PDI Perjuangan ini. [Edi Padmo]
