Komunitas Solidaritas Kades Launching Angkringan Pojok Desa

oleh
Launching Angkringan Pojok Desa oleh SKDGK di Karangrejek, Wonosari. KH
Launching Angkringan Pojok Desa oleh SKDGK di Karangrejek, Wonosari. KH.

GUNUNGKIDUL, (KH),– Perkumpulan Kades yang tergabung dalam Solidaritas Kepala Desa Gunungkidul (SKDGK) melaunching ‘Angkringan Pojok Desa’, Jum’at, (21/12/2018). Agenda yang selenggarakan di sekretariat SKDGK di RM. Numani Jl baron Km 3 Karangrejek, Wonosari tersebut mengusun tema ‘Witing Ngerti Jalaran Komunikasi’.

Ketua SKDGK, Sutiyono menegaskan, paguyuban Solidaritas Kepala Desa bukan merupakan tandingan Paguyuban Semar. SKDGK merupakan sayap paguyuban Semar. Dibentuk berawal dari komunikasi pamong desa di DIY yang menganggap perlu adanya kemudahan komunikasi dengan tokoh di jajaran Pemerintah Daerah.

“Kami meminta kepada Bupati untuk memberi pengarahan kepada paguyuban termasuk dalam ketugasan sesuai perundang-undanganan yang ada,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, kegiatan pertemuan dan koordinasi akan dilaksanakan 3 bulan sekali. Lokasi pertemuan dilaksanakan secara keliling berdasar zona, yaitu zona utara, barat, timur dan tengah. Dalam setiap pertemuan materi atau topik diskusi selalu berganti sesuai kebutuhan. Sangat dimungkinkan akan menghadirkan Kapolres, Dandim dan Dinas Instansi terkait untuk menjadi narasumber.

Sementara itu, dalam kesempatan melaunching Angkringan Pojok Desa, Bupati Gunungkidul, Badingah S. Sos., menyampaikan, apresiasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sungguh-sungguh mengabdi dengan dedikasi tinggi membawa desa lebih maju.

Paguyuban membawa kemajuan bagi kinerja Kades sehingga mampu menjadi Pembina, pelayan masyarakat dan pendorong kemajuan masyarakat. “Jangan sampai hanya duduk di belakang meja, Kades harus paham kondisi masyarakat bawah,” pinta Badingah.

Badingah memuji kepada seluruh Kades bahwa pengelolaan dana desa Gunungkidul cukup baik sehingga mendaptkan reward. Cara pandang pengelolaan benar-benar berubah. Semua mengedepankan kerja keras, cerdas, transparan dan ankuntabel.

Menurutnya, Pemdes sudah diberi keleluasaan penggunaan dana desa untuk mengoptimalkan potensi wilayah melalui inovasi, entrepreneur sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Mengelola dana desa harus punya  perencanaan yang matang berdasar skala prioritas.

Pihaknya meminta agar Kades dan jajaran perangkat desa mempelajari aturan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi kesalahan yang berujung tindakan hukum.

Senada dengan Bupati Kapolres Gunungkidul, AKBP Ahmad Fuady SH SIK MH, meminta agar pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan dana desa. Tak perlu takut nasal transparan.

Pihaknya mengaku Polri berkomitmen dengan inspektorat, Kajari, bekerjasama melakukan pengawasan keuangan daerah dengan baik. (Kandar)

Komentar

Komentar