Satpol PP : Rekomendasi Oleh Panwaslu Lamban Turun

oleh -
Ilustrasi pilkada
iklan dispar
Ilustrasi pilkada
Ilustrasi pilkada

WONOSARI, (KH) –Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, Agus Hartadi menilai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) lamban dalam mengirimkan rekomendasi untuk menurunkan dan menertibkan APK dan bahan kampanye yang melanggar aturan kampanye.

Kendati sudah melihat banyaknya alat peraga yang menyalahi aturan KPU, pihak Sat Pol PP mengaku tidak dapat berbuat banyak dan menanti terlebih dahulu rekomendasi dari Panwaslu.

Agus menerangkan, sebelum masa kampanye pada 28 Oktober 2015 dimulai, Sat Pol PP sudah membersihkan seluruh APK dan bahan kampanye yang muncul. Namun, setelah masa kampanye dimulai, maka ranah masuk ke politik dan Sat Pol PP hanya dapat menertibkannya setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gunungkidul, dan ditembuskan juga kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

“Jangan menunggu pelanggaran terjadi secara masif, baru memberikan rekomendasi, sedangkan kami terbatas waktu dan Sumber Daya Manusia,” paparnya.

Hal ini, lanjutnya, berpotensi terjadinya konflik, ketika Sat Pol PP sudah menertibkan APK atau bahan kampanye paslon yang satu, sedangkan paslon lain yang juga melanggar belum mulai ditertibkan.

“Kalau bisa, setelah mengetahui ada pelanggaran, langsung memberikan rekomendasi, kita langsung menindaklanjuti. Kalau sudah menumpuk, kami repot juga, Sumber Daya Manusia terbatas, nanti kami dikomplain lagi,” harap Agus.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kabupaten Gunungkidul, Bukhori Ikhsan membenarkan bahwa hingga kini pihaknya masih belum memberikan rekomendasi penertiban APK dan bahan kampanye yang pemasangannya melanggar PKPU. Pasalnya, saat ini masih dilakukan rekapitulasi dan inventarisir dari tiap kecamatan.

Saat ini, sambungnya, belum ada kesepakatan antara Sat Pol PP dan Panwaslu mengenai jadwal penertiban. Pada Pileg dan Pilpres 2014 lalu, ada kesepakatan mengenai jadwal penertiban.

“Kami segera koordinasi, bisa jadi dua kali penertiban dalam sepekan atau dua hari sekali. Kalau memang Sat Pol PP menginginkan penertiban dilakukan segera, kami segera upayakan koordinasi,” tuturnya. (Maria Dwianjani)

Komentar

Komentar