GUNUNGKIDUL, (KH),– Bicara dunia pendidikan, tidak bisa melepas peran guru sebagai faktor utama tenaga pendidik. Di tangan merekalah orang tua menyerahkan anak-anak untuk dididik melalui lembaga sekolah.
Profesi guru adalah profesi yang luhur dan mulia, tak heran gelar pahlawan tanpa tanda jasa, melekat di profesi guru ini.
Tapi dibalik dibalik itu, guru, khususnya yang berstatus honorer nasib dan masa depannya tak jua membaik. Apresiasi dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh seluruh guru honorer.
Aris Wijayanto, Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul menyampaikan, bahwa hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei adalah momentum bersama untuk peningkatan mutu pendidikan.
“Mutu pendidikan ditentukan oleh mutu dan kompetensi para Guru atau pendidiknya, dan untuk meningkatkan kompetensi juga diperlukan kompensasi yang layak, terutama untuk para tenaga guru honorer,” ujar Aris, saat dihubungi, Minggu(2/5/2021).
Aris melanjutkan, bahwa peran serta para guru honorer tidak bisa di pandang sebelah mata. Di Gunungkidul, 40 persen dari tenaga pendidik adalah GTT/PTT atau guru honorer. Mereka adalah tenaga pendidik yang dengan dedikasinya mau menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk sampai ke sekolah tempat mereka mengajar.
“Di Gunungkidul ada sekitar 1500 lebih guru honorer yang aktif, rata-rata masa pengabdian mereka sekitar 15 tahun, ada yang sudah 17 tahun,” lanjutnya.
Aris melanjutkan, bahwa dia dan teman-temannya yang tergabung dalam wadah FHSN berharap, bahwa nasib mereka ke depan bisa lebih diperhatikan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
“Tema Hardiknas tahun ini adalah “Serentak Bergerak Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar”, untuk mewujudkan itu, kami berharap guru honorer harus di-merdekakan dulu, dalam arti status kami bisa diakui, atau mendapat perlindungan regulasi yang kuat,” lanjut Aris.
Menurut Aris, FHSN yang berdiri sejak tahun 2017, sudah melakukan upaya-upaya untuk menyampaikan aspirasi mereka, baik ke Legislatif maupun Eksekutif. Ada tiga poin pokok dari aspirasi mereka, yaitu layak status, layak upah, dan layak jaminan kesehatan.
“Layak Status kami artikan bahwa keberadaan kami bisa diakui dari segi UU atau dasar hukum yang jelas, untuk tingkatan Pemkab, ya paling tidak ada SK Bupati. Layak upah, paling tidak gaji yang kami terima bisa sesuai UMR, dan layak jaminan kesehatan, kami berharap ada jaminan kesehatan yang mengcover para GTT/PTT,” harap Aris panjang lebar.
FHSN adalah organisasi atau wadah bagi GTT/PTT yang berjuang ditingkat daerah, mereka juga tergabung dalam organisasi yang sama di tingkat nasional, yang sama-sama memperjuangkan nasib para guru honorer.
“Untuk harapan diangkat sebagai PNS, jujur memang ada, tapi kewenangan itu ada di tingkat pusat, untuk harapan kami di tingkat daerah, paling tidak ada pengakuan dari Pemkab, yang diwujudkan dengan SK Bupati, sehingga status kami bisa jelas,” lanjut Aris.
Luasnya wilayah Gunungkidul, dengan kondisi geografisnya yang tidak semua rata, memang merupakan perjuangan tersendiri bagi para GTT/PTT yang kebetulan mendapat tempat mengajar di sekolahan pelosok. Mereka harus menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan tuntutan kompetensi mengajar yang sama dengan guru yang sudah PNS.
“Soal gaji yang kami terima jumlahnya bervariatif, jika ada honorer yang menerima SK sebagai guru pengganti, bisa sampai Rp833.000,00, tapi bagi guru honorer biasa, atau tenaga administrasi sekolah, rata rata masih dibawah Rp500 ribu per bulan,” imbuh Aris.
Dengan minimnya honor yang mereka terima, menurut Aris, dia dan teman-temannya harus selalu berpikir keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari, di samping harus terus bisa eksis untuk mengajar di sekolah.
“Dengan segala keterbatasan ini, kami tetap berusaha untuk berjuang, baik terus mengajar untuk upaya mencerdaskan generasi bangsa, juga terus berjuang untuk masa depan kami dan keluarga kami,” pungkasnya. [Edi Padmo]
