GUNUNGKIDUL, (KH),– “Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya”, Demikian penggalan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu tersebut mengisyaratkan agar pembangunan manusia Indonesia yang menjadi tanggung jawab negara mencakup dua aspek yakni jiwa/ psike dan badan atau raga.
Tanggung jawab negara terhadap ‘pembangunan’ jiwa dan badan khususnya dalam konteks kesehatan bagi seluruh masyarakat semestinya memiliki porsi seimbang atau sesuai kebutuhan masing-masing.
Implementasinya, program kerja melalui lembaga yang menjadi ujung tombak menangani dua aspek kesehatan tersebut selayaknya dijalankan dengan melihat kondisi riil di masyarakat. faktanya, penanganan pemerintah terhadap dua hal tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh dan adil. Dengan adanya berbagai banyak kendala, penanganan kesehatan masih cenderung condong mengutamakan aspek kesehatan badan atau fisik saja.
Contoh kecil aspek kesehatan jiwa masyarakat dirasa masih dikesampingkan diambil dari Kabupaten Gunungkidul. Disampaikan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Gunungkidul, Yudo Hendratmo, S.KM, , Dinas kesehatan hanya dapat memberikan support dana kepada Puskesmas untuk kegiatan promotif melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai kesehatan jiwa kepada kader kesehatan hanya satu kali dalam satu tahun.
Padahal, kebutuhan pengetahuan masyarakat terhadap wawasan tersebut sangat diperlukan. Salah satu contoh alasannya, adanya fenomena gantung diri di Gunungkidul yang cukup tinggi, dimana faktor depresi menjadi faktor terbanyak dari seluruh kejadian tiap tahun. Sehingga pengetahuan masyarakat, misalnya dalam hal deteksi dini depresi sangat urgen diberikan.
Mirisnya lagi, dukungan dana untuk pelaksanaan sosialisasi yang hanya satu kali dalam setahun ini tidak dapat diberikan kepada seluruh Puskesmas.
“Itu pun tidak untuk semua puskesmas. Hanya mampu diberikan kepada 18 dari 30 puskesmas yang ada. Hal tersebut karena keterbatasan dana di Dinkes,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Lanjut dia, selebihnya dipersilahkan masing-massing puskesmas mengalokasikan anggarannya masing-masing. Yodo Hendratmo mengakui, dukungan dana satu kali dalam satu tahun sangatlah kurang. Belum lagi berbicara adanya salah 1 indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang harus terpenuhi 100%, yaitu semua Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatakan pelayanan sesuai standar.
Menurutnya, masalah kesehatan jiwa tidak akan selesai oleh lembaga kesehatan saja, tapi perlu peran serta semua pihak termasuk masyarakat.
“Masalah teknis mungkin lembaga kesehatan menguasai, tetapi yang non teknis termasuk pembiayaan perlu dukungan dari semua pihak,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Puskesmas selain merencanakan dari anggaran yang memungkinkan, agar bisa menggali peran serta masyarakat. Misalnya ketika musyawarah padukuhan atau musyawarah desa mengusulkan rencana anggaran di tiap-tiap desa yang menjadi wilayah kerjanya.
“Programer kesehatan jiwa puskesmas harus pandai-pandai berargumentasi dengan programer lain dihadapan kepala puskesmas untuk mendapatkan alokasi anggaran yang mungkin juga terbatas,” tandasnya. (Kandar)
