Pemberi dan Penerima Gratifikasi Dapat Dipidanakan

oleh -
iklan dispar
image
KPK lakukan sosialisasi pencegahan gratifikasi di Pemkab Gunungkidul. Foto: Juju.

WONOSARI,(KH)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak gratifikasi kepada sejumlah pejabat Pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewoko Projo Wonosari, Senin (8/12/2014) .

Hadir dalam acara tersebut, pejabat fungsional Direktorat Gratifikasi KPK, Dwi Aprilia Linda dan Rusdian, Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pemaparannya, Dwi Aprilia Linda mengatakan, gratifikasi adalah tindakan yang berbahaya bagi bangsa, karena gratifiksai adalah akar korupsi. Kebiasaan menerima gratifikasi menimbulkan sikap permisif untuk menerima suap.

Kebiasaan menerima gratifikasi akan merusak moral dan menjadi akar korupsi. Dampak gratifikasi selain merusak moral pejabat, juga dapat berdampak pada diskriminasi pelayanan, menghambat perizinan, melanggar hukum, dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

“Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Bentuk dan jenisnya bermacam-macam. Gratifikasi dapat diberikan berupa uang atau setara dengan uang, barang, dan berbagai fasilitas untuk memulusakan suatu pekerjaan atau bisnis,” katanya, Senin (8/12/2014).

Ia menjelaskan, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap. Apabila hubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Hal tersebut sudah diatur dalam UU No.20/2001 pasal 12B tentang Gratifikasi. Jika dilihat dari undang-undang, pihak yang terlibat dalam praktek gratifikasi ada dua. Pihak pemberi gratifikasi dan pihak penerima gratifikasi.

“Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menolak atau melaporkan gratifikasi atau melaporkan pemberian gratifikasi yang dianggap suap. Kalau terpaksa diterima wajib melaporkanya ke KPK sebelum 30 hari kerja, jika tidak dilaporkan bisa dipidana,” ungkapnya.

Untuk dapat menghindari dan mencegah gratifikasi, maka penerima sebaikmya melakukan identifikasi gratifikasi. Identifikasi dapat dilakukan dengan purpose (tujuan), rules (aturan perudang-undangan), opennes (keterbukaan gratifikasi), value (nilai gratifikasi), ethics (nilai moral pribadi, identity (hubungan pemberian) dan timing (hubungan pemberian gratifikasi dengan pengambilan keputusan).

Pejabat KPK lainnya Rusdian menambahkan, masyarakat sebaiknya tidak memberi gratifikasi dengan menggoda pegawai negeri dan penyelanggara negara. Apalagi memberikan gratifikasi dengan berharap mendapat pelayanan khusus.

“Setiap pejabat yang mendapat gratifikasi dapat melaporkan ke Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG). Setiap pelapor gratifikasi dan saksi akan dilindungi oleh UU No 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban,”paparnya.

Menuruntnya, setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk membasmi gratifikasi. Salah satunya dengan menyetop pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri dan penyelenggara Negara. Selain itu, masyarakat diharapkan mengawasi dan melaporkan praktik gratifikasi, suap, pemerasan dan tindak korupsi lainya ke KPK.

Sementara Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi menyambut baik sosialisasi yang diberikan KPK. Menurutnya, gratifikasi adalah sumber masalah yang harus dicegah dan dikendalikan karena gratifikasi adalah akar masalah dari tindak korupsi.

“Draf peraturan yang mengatur gratifikasi kita sudah ada, akan segera kita buat sistem kelembagaanya. Untuk mengantisipasi gratifikasi ini dibutuhkan pengawasan bersama antara masyarakat, dinas terkait dan media,” kata Immawan. (Juju/Bara)

Komentar

Komentar