Kades Diharap Tidak Menjadi Koruptor

oleh -
Foto: Ilustrasi sumber: Internet
iklan dispar
Foto: Ilustrasi sumber: Internet
Foto: Ilustrasi sumber: Internet

WONOSARI, (KH) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada Kepala Desa (Kades) terpilih dalam Pilkada 2015. Bintek diberikan agar para Kades tidak menyalahgunakan dana yang dimiliki desa.

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Aris Pambudi, menjelaskan, pembekalan diberikan, agar Kades tidak melakukan tindak korupsi. Pembekalan tidak hanya diberikan oleh Pemkab Gunungkidul, melainkan juga oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembekalan dilakukan di satu tempat dan diikuti seluruh Kades terpilih. Dijadwalkan dilaksanakan hingga akhir November 2015.

“Bukan hanya Kades, melainkan Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan pendamping desa dari Kecamatan. Materi berupa pengawasan, hingga penjelasan regulasi dana yang masuk ke desa,” urai Aris, Kamis (29/10/2015).

Sesungguhnya, sebelum pembekalan ini dilakukan, Pemkab sudah dengan tegas mengatur persoalan Kades yang harus bebas korupsi, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah No.5/2015 tentang Kepala Desa.

Perda tersebut menegaskan, bahwa orang yang pernah menjalani hukuman pidana, baru diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Kades setelah lima tahun menjalani hukuman.

Perda ini juga mencantumkan salah satu syarat lain, yaitu belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat, ketika menjabat sebagai Kades.

“Tapi yang paling penting, jangan sampai Kades kembali terlibat kasus korupsi. Ketika ada Kades yang kita berhentikan dengan tidak hormat, misalnya karena terbukti terlibat tindak korupsi, maka dipastikan ia tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kades,” urainya.

Dimintai tanggapannya, Maria salah satu warga Desa Kepek, Wonosari, mengatakan, bahwa pelatihan dan bimtek bagi Cakades seperti yang dijadwalkan Pemkab, memang sangat diperlukan. Selain itu,  pegawasan dari Pemda terhadap kinerja Kades dalam menggunakan dana yang dimiliki desa, juga perlu ditingkatkan.

“Regulasi untuk mencegah tindak korupsi memang sudah baik dan ketat. Hanya saja, seluruh perangkat desa harus paham pentingnya mengikuti alur regulasi itu,” urainya. (Maria Dwianjani)

Komentar

Komentar