DPRD Gunungkidul Dorong Pemkab Lebih Serius Tangani Pandemi

oleh -
Dprd gunungkidul
Anggota DPRD Gunungkidul desak Pemkab lebih maksimal tangani pandemi COVID-19. (KH/ Edi Padmo)

PLAYEN, (KH),– Perkembangan angka pasien Covid19 di Gunungkidul yang meroket akhir-akhir ini membuat anggota dewan DPRD Gunungkidul bereaksi.

Dengan difasilitasi oleh Diskominfo Gunungkidul, empat anggota dewan dari fraksi dan komisi berbeda pada Selasa (22/6/2021) mengadakan sosialisasi Perda No. 11 tahun 2019 tentang pengelolaan teknologi dan informasi publik, termasuk di dalamnya peningkatan layanan akses informasi masyarakat terhadap perkembangan informasi COVID-19 di Gunungkidul.

DIY sendiri termasuk salah satu daerah di Indonesia yang angka pasien COVID-19-nya tinggi serta cenderung naik dengan signifikan.

Berbagai polemik terjadi di tengah masyarakat menyertai tingginya kasus penularan. Diantaranya mengenai wacana ‘lock down’, tentang kegiatan sosial masyarakat yang tercatat mendominasi klaster penyebaran COVID-19, sampai pada pembubaran kegiatan sosial masyarakat yang oleh banyak pihak terkesan tebang pilih.

Masyarakat banyak menyoroti aturan pemerintah terkait penegakan prokes. Hal tersebut lantas dibandingkan dengan ramainya tempat wisata yang masih tetap dibuka.

Berbagai hal itu mendorong anggota dewan untuk menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar lebih serius mengambil kebijakan dan strategi dalam menekan penyebaran COVID-19.

Bambang supriyanto, anggota DPRD Gunungkidul komisi B, menyatakan bahwa saat ini dewan sedang berupaya mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam rangka penanganan Pandemi. Bentuk keseriusan ini nanti dapat dilihat dari turunnya angka pasien COVID-19.

“Pemerintah Daerah harus lebih serius menegakkan aturan yang ada, di samping itu harus ada upaya terus menerus untuk membangun kesadaran dari berbagai segmen masyarakat tentang pentingnya menaati Prokes,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Di samping membangun kesadaran bersama tentang penerapan Prokes, Bambang menilai bahwa klaster yang sering muncul di masyarakat, akibat kurangnya pengetahuan terhadap penanggulangan virus.

Hal senada juga diungkapkan oleh Gunawan, anggota dewan dari Komisi D. Politisi dari partai Golkar ini menhatakan bahwa dampak pandemi yang berlarut larut bukan hanya pada kesehatan, tapi melesunya ekonomi masyarakat secara umum.

“Kewenangan kami di dewan salah satunya dalam hal penganggaran, diantaranya untuk mensupport program menekan penyebaran COVID-19, tahun lalu kami menganggarkan Rp124 milyar lebih,” terang Gunawan.

Gunawan menambahi, bahwa saat ini masyarakat tidak harus takut berlebihan atau panik, karena masyarakat harus berpikir tidak hanya supaya tidak kena virus, tapi juga berupaya untuk bertahan secara ekonomi di masa Pandemi.

“Di sini pentingnya keterbukaan
informasi, untuk membantu masyarakat mendapat informasi yang benar dan tidak mengada-ada, karena informasi yang salah, akan berakibat pada tindakan yang salah,” lanjutnya.

Di singgung soal wacana atau isu lock down yang sempat berkembang di masyatakat, anggota dewan dari fraksi PDIP komisi B, Angga menyebut, bahwa alternatif ‘lock down’ total mempunyai banyak sisi yang harus dipertimbangkan.

“Apakah pemerintah kuat untuk menanggung biaya hidup seluruh masyarakat selama di-lock down,” ujar Angga.

Angga menyebut bahwa ada beberapa hal yag lebih penting dan mendesak yang harus dilakukan pemerintah, diantaranya adalah percepatan vaksinasi masyarakat, terjaminnya stok tabung oksigen dan kesiapan ruang perawatan rumah sakit untuk isolasi pasien COVID-19.

Menanggapi ramainya tanggapan mayarakat tentang pembubaran kegiatan sosial masyarakat, sementara ribuan wisatawan masih bebas berkunjung ke Gunungkidul, Suharjo Cokro, DPR fraksi PAN komisi C bersuara agak keras.

Secara pribadi Suharjo setuju, penegakan aturan oleh pemerintah memang terkesan tebang pilih. Klaster yang muncul juga didominasi oleh kegiatan sosial masyarakat, hajatan, tahlilan, layatan, rasulan.

“Belum pernah ada klaster wisata, padahal di tempat wisata, ribuan pengunjung datang dari luar daerah,” kata anggota dewan yang sering disapa Cokro ini.

Cokro menilai, pemerintah harus adil dalam penegakan aturan, salah satunya harus tegas untuk menutup sementara destinasi wisata, paling tidak pas hari Sabtu dan Minggu.

“Penerapan Prokes juga harus digalakkan lagi, sosialisasi dan penyuluhan terkait Pandemi harus dilaksanakan sampai tingkat RT. Banyak masyarakat yang mulai tidak peduli dengan COVID-19. Ini salah satu penyebab melonjaknya angka pasien di Gunungkidul,” lanjutnya.

Di samping penerapan prokes yang ketat, Cokro menilai bahwa masyarakat berhak mendapat informasi yang seimbang soal Pandemi, sehingga masyarakat tidak panik.

“Salah satu yang paling penting agar tubuh bisa kuat saat terkena virus adalah imunitas tubuh. Selain Prokes 3M, harus lebih digencarkan sosialisasi tentang pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi dan berolah raga,” pungkas Cokro. (Edi Padmo)

Berbagi artikel melalui:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Komentar