WONOSARI, (KH) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul melakukan pencermatan dan pendetailan anggaran bagi pasangan calon bupati; disepakati dana kampanye untuk lima calon bupati dan cawabup adalah Rp 2,3 miliar.
Ketua KPU Gunungkidul, M Zaenuri Ikhsan mengatakan, total dana kampanye yang disediakan jumlahnya mencapai Rp 5 miliar. Namun, setelah dicermati banyak dana yang sebenarnya bisa diefisiensikan. “Belum pasti segitu, kisaranya hanya Rp 2,3 miliar,” katanya.
Dana kampanye tersebut, kata Zaenuri akan diberikan dalam bentuk alat peraga. Semua pasangan diminta menyerahkan konsep, kemudian KPU yang mengerjakan. “Semua calon diminta menyerahkan konsep, KPU yang mengerjakan termasuk iklan di media cetak dan elektronik,” ulasnya.
Dijelaskannya, anggaran tersebut memang diberlakukan apabila menggunakan lima pasang calon. Tetapi jika pasangan cabub tidak sampai lima pasang, maka anggaran juga akan berkurang. “Hitunganya: jika ada lima pasang calon, ketemu Rp 2,3 miliar. Kalau tidak ada lima calon, berarti anggaran berkurang,” jelasnya.
Sementara, Panwaslu Gunungkidul harus bekerja lebih keras menyiapkan sistem pengawasan untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah yang rencananya akan digelar Desember nanti. Hal ini dilakukan lantaran adanya pembatasan jumlah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
“Tidak seperti pemilihan legislatif dan presiden, dalam Pilkada setiap desa hanya diawasi satu petugas PPL saja. Jumlah pengawasan otomatis kurang maksimal,” kata Buchori Ikhsan, Ketua Panwaslu Gunungkidul dihubungi terpisah.
Pihaknya khawatir, luas wilayah yang berbeda setiap desanya akan berdampak pada kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan PPL. “Bagi petugas di desa yang luasan wilayahnya serta jumlah penduduk besar, kita khawatir keruwetan tidak bisa dicegah bagi PPL yang bertugas,” pungkasnya. (Juju)
