GUNUNGKIDUL, (KH) — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul mengembangkan inovasi digital SI PRABA HANDAYANI (Sistem Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang Handal, Berdaya, Akuntabel, dan Inovatif). Sistem ini dirancang untuk mempermudah penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sosialisasi inovasi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Adirajasa BKAD Gunungkidul, Kamis (19/11/2026). Kegiatan diikuti perwakilan seluruh BLUD di Gunungkidul, meliputi 30 UPT Puskesmas, RSUD Wonosari, dan RSUD Saptosari.
Inovasi ini dikembangkan untuk mengatasi sejumlah kendala dalam penyusunan RBA yang selama ini masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan format dan struktur data yang belum seragam.
Kondisi tersebut membuat proses penginputan, pemeriksaan, koreksi, hingga konsolidasi anggaran membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, pemantauan dokumen belum terpusat secara real time dan riwayat perubahan dokumen belum terdokumentasi secara optimal.
Persoalan lainnya berkaitan dengan perbedaan tingkat rincian data anggaran. Anggaran BLUD dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) disajikan secara agregat, sedangkan penyusunan RBA membutuhkan rincian lebih detail, mulai dari kode rekening, volume, satuan, harga, hingga jumlah anggaran.
Melalui SI PRABA HANDAYANI, proses penyusunan RBA nantinya dilakukan secara digital melalui pengembangan modul RBA pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gunungkidul (SIPAKGK).
Sistem tersebut menyediakan fasilitas penginputan rencana pendapatan, belanja, pembiayaan, serta indikator kinerja BLUD. Selain itu, terdapat fitur validasi kesesuaian pagu, rekening, dan perhitungan anggaran, jejak perubahan dokumen, dashboard pemantauan, hingga fasilitas pencetakan RBA.
Dengan sistem tersebut, BLUD diharapkan dapat menyusun dokumen anggaran secara lebih terstruktur, seragam, cepat, dan akurat. Di sisi lain, BKAD dan Dinas Kesehatan juga akan lebih mudah melakukan verifikasi, konsolidasi, pemantauan, serta evaluasi.
Inisiator SI PRABA HANDAYANI sekaligus Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran BKAD Gunungkidul, Ony Haryadi, S.IP., M.M., mengatakan inovasi tersebut bukan sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja dalam pengelolaan anggaran BLUD.
“Kami ingin menghadirkan proses penyusunan RBA yang lebih terstruktur dan terstandar, didukung validasi pagu, rekening, dan perhitungan anggaran. Harapannya, BLUD dapat menyusun RBA lebih mudah, sementara pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah berjalan lebih efektif,” jelas Ony.
Menurutnya, keberhasilan penerapan sistem tersebut juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Digitalisasi harus diikuti perubahan budaya kerja agar pengelolaan anggaran semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kami bangun bukan hanya digitalisasi dokumen, tetapi juga budaya kerja yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Informasi anggaran harus mudah ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, sehingga pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tambahnya.
Pengembangan SI PRABA HANDAYANI merupakan bagian dari Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III Tahun 2026.
Implementasinya dilakukan secara bertahap, mulai dari penyiapan modul, pengujian dan penyempurnaan aplikasi, sosialisasi, hingga pendampingan terhadap BLUD percontohan.
Pada 2027, penggunaan sistem tersebut direncanakan diperluas ke seluruh 32 BLUD di Gunungkidul. Selanjutnya, pada 2028 pengembangan diarahkan pada integrasi SIPAKGK dengan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Sistem Informasi Manajemen Persediaan, menyesuaikan kesiapan masing-masing sistem.
Melalui inovasi ini, BKAD Gunungkidul berharap proses perencanaan dan pengelolaan anggaran BLUD semakin terstandar, terintegrasi, dan mudah dipantau. Perencanaan anggaran yang lebih berkualitas diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas keuangan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.




