Anggota Komisi X DPR RI Sosialisasikan KIP Di Gunungkidul

oleh -
Sosialisasi KIP. Foto : KH/Kandar
iklan dispar
Sosialisasi KIP. Foto : KH/Kandar
Sosialisasi KIP. Foto : KH/Kandar

WONOSARI, (KH) — Salah satu anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), My Esti Wijayanti, bersama Disdikpora kabupaten Gunungkidul mensosialisasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar di Aula UPT SKB Wonosari, Sabtu (17/10/2015).

Politisi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) tersebut memaparkan Program Indonesia Pintar yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk memberikan support dalam bidang pembangunan pendidikan. Dalam pemaparannya, Esti menyampaikan sasaran pembangunan pendidikan Tahun 2016.

“Di antaranya, Meningkatkan angka pertisipasi pendidikan di semua jenjang, dari PAUD sampai Pendidikan Tinggi. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditunjukkan oleh menurunnya angka putus sekolah,” katanya di hadapan 150-an perwakilan sekolah swasta jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di GunungkiduL

Sebagaimana telah menjadi target utama Presiden Joko Widodo, Program pemberian KIP sangat berperan dalam pencapaian program tersebut. Target pembagian KIP pada Tahun 2016 tetap pada angka 17,9 juta, karena berbagai faktor jumlahnya urung dinaikkan.

Julian Kurnia, salah satu staff, secara rinci menambahkan, KIP adalah penyempurnaan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam memberikan bantuan langsung kepada siswa tidak mampu secara ekonomi. Bedanya dengan BSM, jelas Julian, selain untuk pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), KIP dapat merangkul anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dan siswa drop out untuk masuk kembali belajar di kelas.

“Peruntukan untuk siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK, sekaligus untuk anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena masalah ekonomi atau dari orang tua yang memiliki pendapatan lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tentunya setelah masuk ke sekolah sesuai tingkatannya akan diberikan fasilitas kartu tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan, pihak sekolah dipersilahkan mengajukan siswanya, jika dinilai memang layak mendapatkan KIP, sebuah kartu sebagai penanda untuk memperoleh dana bantuan pendidikan. Besarannya, Rp 450 ribu untuk SD; Rp 750 ribu untuk SMP; Rp 1 juta untuk SMA/ SMK.

Himbauan secara tegas disampaikan, dana bantuan tersebut peruntukannya untuk pembiayaan pendidikan penerimanya, bukan untuk kebutuhan lain. Diakui banyak sekolah, rentannya penyimpangan penggunaan dana cukup masuk akal, karena diterimakan langsung kepada pemegang kartu.

“Nanti, kami, ya hanya sebatas menghimbau dan memberikan pemahaman. Megenai prakteknya, itu kesadaran masing-masing penerima. Kami tetap susah memonitor,” kata Wita Hari guru dari SD Muh Semin.

Tanggapan peserta lain, Wawan, guru sekaligus bagian urusan kesiswaan dari SMP Bopkri Semin, mengaku akan mengusulkan semua siswanya, karena menurut penilainnya semua layak mendapatkan kartu tersebut. (Kandar)

Komentar

Komentar