GUNUNGKIDUL, (KH),– Transformasi digital di sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul secara resmi meluncurkan sistem pemungutan retribusi wisata non-tunai (cashless) 100% di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron Utama pada Selasa (12/5/2026). Langkah strategis ini diambil untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar mengikuti tren digitalisasi, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan amanat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, sistem cashless ini memiliki misi kemanusiaan: melindungi integritas petugas lapangan.
“Kami ingin menjaga marwah para pegawai yang membidangi pendapatan asli daerah. Memegang uang tunai itu rentan dicurigai dan memicu fitnah. Dengan sistem ini, uang diterima secara real-time dan tercatat otomatis, sehingga tidak ada lagi beban psikologis bagi petugas,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Kecepatan transaksi juga menjadi keunggulan utama. Bupati menambahkan bahwa penggunaan kartu elektronik terbukti sangat efisien, hanya membutuhkan waktu sekitar 4 detik per kendaraan, sehingga meminimalisir antrean panjang di pintu masuk wisata.
Lonjakan PAD: Naik Signifikan Dibanding Tahun Lalu
Efektivitas digitalisasi ini mulai terlihat pada angka pendapatan daerah. Berdasarkan data per 14 Mei 2026, perolehan retribusi pariwisata Gunungkidul telah menyentuh angka Rp23,8 miliar hingga Rp24 miliar.
Angka ini menunjukkan lonjakan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp9,7 miliar. Dengan sistem yang terintegrasi dan pengawasan yang lebih ketat, Bupati optimis target PAD pariwisata tahun ini sebesar Rp34 miliar dapat tercapai atau bahkan melampaui target.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono menjelaskan bahwa kesiapan masyarakat terhadap perubahan ini cukup tinggi. Berdasarkan uji coba yang dilakukan pada 6 hingga 11 April sebelumnya, tingkat kesiapan wisatawan telah mencapai 80%.
Untuk menjembatani 20% pengunjung yang belum siap terutama kalangan lansia di atas 50 tahun pemerintah telah menyiapkan solusi konkret, diantaranya penyediaan Kartu e-money. Wisatawan dapat membeli kartu e-money Bank Mandiri langsung di lokasi. Harganya flat, kartu dijual seharga nilai tiket, yakni Rp15.000, tanpa biaya tambahan kartu.
Selain itu ada layanan Pos Hybrid: Bagi pengunjung yang tetap ingin membayar tunai, sementara diarahkan melalui pos lain yang masih menerapkan sistem hybrid, seperti di jalur Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS).
Sinergi Lintas Sektor dan Rencana Ekspansi
Keberhasilan pilot project di TPR Baron Utama ini merupakan buah kolaborasi antara Pemkab Gunungkidul dengan Bank Indonesia Perwakilan DIY, Bank BPD DIY, Bank Mandiri, serta Jasa Raharja.
Dukungan infrastruktur juga diperkuat oleh Dinas Kominfo Gunungkidul untuk menjamin kestabilan jaringan di titik-titik blank spot. Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga, Eko Nur Cahyo, menambahkan bahwa selain kartu e-money, wisatawan juga bisa memanfaatkan fasilitas QRIS Bank BPD DIY yang lebih fleksibel bagi pengguna dompet digital.
Ke depan, Pemkab Gunungkidul menargetkan sistem 100% cashless ini akan segera direplikasi ke TPR lainnya. Setidaknya 10 TPR tambahan ditargetkan menyusul pada akhir tahun ini. Tidak berhenti di retribusi masuk, sistem non-tunai ini juga direncanakan akan merambah ke sektor pengelolaan parkir di seluruh kawasan wisata Gunungkidul.
“Semangat digitalisasi ini adalah cara kita membangun hari esok bagi pariwisata Gunungkidul. Kita harus berani meninggalkan cara manual yang kurang efisien demi masa depan yang lebih transparan,” pungkas Bupati.
