Kasus Mafia Tanah Sampang: Jaksa Gugat Putusan Banding

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Alfian Listya Kurniawan, menjelaskan bahwa putusan banding atas perkara Suharman telah keluar pada 17 Juli lalu. Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp15 juta subsidair kurungan selama satu bulan.

“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada putusan banding, kami mengajukan kasasi pada 30 Juli lalu,” ujar Alfian.

Alfian menilai bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan kekeliruan dalam menilai fakta hukum serta mengambil keputusan. Putusan tersebut dinilai salah karena tidak menerapkan peraturan hukum dengan benar atau tidak sesuai ketentuan yang seharusnya.

“Putusan banding tersebut harus dibatalkan. Saat ini kami masih menunggu perkembangan dari proses kasasi yang kami ajukan,” tambah Alfian.

Lebih lanjut, Alfian mengungkapkan bahwa dalam kasus mafia tanah kas desa ini terdapat dua tersangka dan terdakwa. Selain Suharman, Direktur PT Pueser Bumi juga terlibat, telah ditahan, dan telah menjalani beberapa kali persidangan.

Pada 30 Juli 2025, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Turisti. Dalam putusan tersebut, Turisti dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor sesuai dakwaan primair.

Turisti dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsidair kurungan 4 bulan, serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp506.071.676 subsidair 1 tahun penjara.

“Setelah putusan tersebut, baik terdakwa maupun JPU sama-sama mengajukan banding,” jelas Alfian.

JPU mengajukan banding karena vonis majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan awal, yaitu 4 tahun penjara dari tuntutan 5 tahun. Selain itu, dakwaan terkait Pasal 5 UU Tipikor tentang suap atau gratifikasi dinyatakan tidak terbukti dalam putusan tersebut.

“Demikian penjelasan kami,” tutup Alfian.