JAKARTA, (KH),– Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta turut serta dalam kegiatan kolaborasi RRI News. Kegiatan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (6/12/2024) ini digagas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI).
“Kami mengapresiasi upaya sinergitas antara RRI dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota se-Indonesia. Menjadi langkah positif guna mengawali pemerintahan Kabinet Merah Putih kolaborasi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah,” kata Sri Suhartanta.
Dia menilai, kolaborasi yang terbentuk dapat mendukung segenap program pembangunan lebih sinkron. Seperti program makan bergizi gratis, hingga hilirisasi program yang lain.
Dia menilai, di tengah derasnya arus informasi pada era digital, pentingnya informasi yang akurat dan dapat dipercaya semakin mendesak. Sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki jangkauan luas dan multiplatform berbasis radio, RRI memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ini. Dengan pengalaman panjang dan reputasi yang kuat, RRI menjadi salah satu sumber utama informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.
“Sebagai “Clearance House”, RRI menyaring dan menyajikan informasi yang dapat diipertanggungjawabkan, serta mengedukasi publik mengenai cara mengidentifikasi berita palsu. Maka RRI melalui portal rri.co.id dan aplikasi RRI News menggandeng Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menghadirkan informasi yang bersifat komunikasi publik,” paparnya.
Direktur LPP RRI I, Hendrasmo mengungkap, dengan kolaborasi komunikasi publik ini, RRI menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat komunikasi dua arah, serta membangun literasi media di kalangan publik.
“Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas komunikasi publik dengan mengoptimalkan RRI News. Portal dan aplikasi ini akan menjadi wadah penyebarluasan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah daerah dan provinsi,” kata dia.
Kolaborasi sinergis antara Pemda, Pemprov, dan RRI News juga diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Selain itu, kolaborasi juga turut membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pembangunan daerah,” imbuh Hendrasmo. (*)
