KABARHANDAYANI.COM,– Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyerahkan penghargaan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) kepada 334 kabupaten dan kota di Indonesia, Selasa (14/3/2023).
Penghargaan diserahkan di Balai Sudirman Jakarta. Pemkab Gunungkidul menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut.
Wapres mengapresiasi kabupaten kota yang capaian cakupan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat menyasar hampir seluruh masyarakat di wilayah masing-masing.
Sebagaimana instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN, Wapres meminta Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk mengejar target cakuplan layanan JKN-KIS yang tertuang di RPJMN.
“Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024. Target tersebut diraih dari anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” terang Wapres.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk pada masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
Bersamaan dengan itu, Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit),” kata Ghufron.
Lebih jauh disampaikan, BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada. Sejauh ini penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.
“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan. Bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas kesehatan lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” harapnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Agus Hartadi usai menerima penghargaan mengungkapkan, Terhitung sejak 01 Maret 2023 sebanyak 784.317 jiwa atau 99 persen lebih penduduk Kabupaten Gunungkidul telah terlindungi kesehatannya melalui penjaminan dari Program JKN-KIS.
“Ini merupakan capaian besar milik seluruh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Kami berharap penghargaan ini bisa menjadi cambuk, semangat baru serta memotivasi sekaligus menginspirasi daerah lain untuk segera mencapai UHC agar akses layanan kesehatan terbuka lebar bagi masyarakat tanpa hambatan finansial,” paparnya.
Pada saat penyerahan, Wapres didampingi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. (Kandar)
