GUNUNGKIDUL, (KH),– Berpijak pada pengalaman tahun lalu, tidak adanya pesangon atau dana pensiun, Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gunungkidul yang habis masa jabatannya tahun ini bersikukuh tidak akan menghadiri undangan Pemkab saat penyerahan piagam penghargaan purnah tugas.
Hal tersebut tegas diungkapkan mantan Kades Watusigar, Pardi, Senin, (2/12/2019). “Ini bukan sekedar ancaman memboikot untuk tidak hadir saat penyerahan piagam penghargaan purna tugas dari bupati. Tetapi semua kades yang purna sudah kompak,” tandas Pardi.
Menurutnya, seluruh kades yang purna, termasuk yang mencalonkan kembali namun tidak tepilih sudah memiliki suara bulat. Sikap tegas tersebut disepakati sekitar 32 mantan kades yang belakangan membentuk Paguyuban Priyayi Mantan Lurah (PAPI MARAH). Mereka kecewa lantaran Pemkab Gunungkidul dinilai tak menghargai kinerja kepala desa.
Pardi menanyakan kenapa Pemkab Gunungkidul tidak mau menganggarkan, padahal kabupaten lain di DIY menyediakan pesangon pensiun atau dana penghargaan purna tugas. Ia paham betul bahwa tidak ada payung hukum yang mengaturnya. “Namun, di APDB-kan ada dana taktis dan lain-lain,” imbuh Pardi.
Pihaknya tidak menuntut jumlah tertentu, namun jika pemkab memberikan dana pensiun, para mantan kades ini merasa lebih dihargai. Dirinya tak habis pikir, mestinya bupati memiliki kebijakan yang mengakomodir para kades yang pensiun.
Pardi menjelaskan, sebagaimana diamanatkan aturan, para kades hanya akan memperoleh dana pensiun yang bersumber dari Dana Desa. Jumlah besarannya 3 kali gaji pokok yakni mencapai Rp. 7,5 juta.
Senada dengan Pardi, mantan Kades Karangrejek, Marjana membenarkan rencana tersebut. “Sampai hari ini dari pemerintah belum ada tanda-tanda akan ada dana yang dianggarkan,” kata Marjana.
Padahal, perihal harapan tersebut telah disampaikan ke Pemkab saat dia masih aktif menjabat. Penyampaian aspirasi telah disampaikan melalui Paguyuban Solidaritas Kepala Desa yang pernah dibentuk. “sampai saat ini tidak ada respon,” ujar Marjana kecewa.
