SK DPP Gerindra ke Sutrisna Wibawa, Tapi 13 PAC Deklarasi Dukung Sunaryanta

oleh -
Deklarasi 13 PAC Gerindra dukung Sunaryanto-Heri Susanto. (KH/Kandar)
iklan dispar

NGLIPAR, (KH),– Suhu Politik Pilkada Gunungkidul memanas. Sebanyak 13 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra mendeklarasikan diri mendukung Sunaryanta-Heri Susanto, Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang diusung Golkar dan PKB. Deklarasi dilakukan Senin (7/9/2020) di Kapanewon Nglipar, Gunungkidul, DIY.

Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Gunungkidul, Ngadiyono mengatakan, pihaknya dan struktur kepengurusan tingkat kecamatan yang satu suara memberanikan diri melakukan deklarasi, sebab putusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tidak sesuai keinginan DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gunungkidul.

Ngadiyono di kepengurusan DPC Gerindra yang baru ditunjuk sebagai Dewan Penasehat, namun dia masih mengklaim sebagai Ketua DPC.

Sebenarnya dalam tahapan penjarigan calon, kata dia, DPC mengajukan Sunaryanta, namun DPP justru memberikan SK kepada Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto.

“Sudah diplintir, kami dibohongi DPP,” ketus Ngadiyono.

Ditanya soal risiko sanksi atas deklarasi, Ngadiyono mengaku siap menerima. Ngadiyono tidak peduli sanksi yang akan diberikan DPP.

Meski mendeklerasikan diri mendukung Sunaryanta, Ngadiyono dan ratusan orang yang hadir di lokasi acara tak mau dibilang membelot. Ngadiyono masih mengaku bahwa jiwanya masih Gerindra.

Sementara itu, Sunaryanta mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan.

“Terimakasih, apresiasi kami sampikan setinggi-tingginya kepada Partai Gerindra yang hari ini kumpul dengan semangat yang sama,” kata Sunaryanta.

Sementara itu, Ketika dikonfirmasi, Ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul, Purwanto mengaku belum mengetahui siapa saja yang hadir. Namun ia menandaskan jika Partai Gerindra sudah mengusung Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanto.

“Maka jika ada yang mengaku sebagai Gerindra, itu berarti Partai Gerindra Gadungan,” tandasnya.

Purwanto menambahkan jika ada kader Partai Gerindra yang tidak tunduk mestinya ada sanksi karena melawan perintah DPP. Sementara jika ada calon yang menerima dukungan dari partai yang sudah jelas mengusung pasangan calon (paslon) lain perlu diuji kaitannya dengan etika politik calon tersebut. Ia menuding bacalon tersebut sudah memfasilitasi memecah belah parpol.

“Bagaimana nanti jika menjadi bupati, rakyat akan diadu domba dipecah belah,” kata Purwanto melalui seluler. (Kandar)

Komentar

Komentar