WONOSARI, (KH),– Carut marut data penerima berbagai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah bikin frustasi kepala desa (Kades) di Gunungkidul. Oleh karena itu, perwakilan solidaritas kades se Gunungkidul mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, belum lama ini.
Para kades mendesak pemerintah segera melakukan revalidasi data untuk menghindari polemik dan kecemburuan di tengah masyarakat. Belum selesai soal kesesuaian penerima bantuan program Peserta Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lain-lain, silang selimpat data juga terjadi pada bansos yang akan diterima warga karena dampak Pandemi Coronavirus Diseae 2019 (Covid-19).
Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Dinas Sosial, Kades masih menemukan beberapa data tidak wajar. Widodo, salah satu wakil solidaritas kades yang ditunjuk menyampaikan temuan carut marutnya data mengungkapkan, banyak data yang diterima tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini.
“Ada PNS dan warga punya mobil pribadi masuk dalam DTKS akan mendapatkan bantuan,” kata Kades Gari, Widodo Heran.
Lanjut Widodo, belum lagi soal adanya bansos bagi masyarakat yang turun dari lembaga pemerintah tanpa sepengetahuan pihak Pemdes. Misalnya saja bantuan untuk sopir atau pengemudi, untuk pelaku wisata dan lain-lain. Jika Pemdes tidak mempunyai data penerima yang bersumber dari luar Kementerian Sosial (Kemensos) itu, nanti bisa terjadi satu warga dobel penerimaan. Mendapat bansos dari kementerian lain dan dari Kemensos.
Jika Pemdes, sambung Widodo, tidak diberi kewenangan melakukan pembaharuan data kemudian mengganti penerima bansos dengan nama warga yang lebih pantas maka desa bisa jadi akan menerima protes dari masyarakat.
“Hal lain, apabila tidak masuk sebagai penerima PKH, BPNT dan Non DTKS, apakah warga masih berpeluang dapat bantuan bantuan?” timpal dia menanyakan aspek lain yang dapat berisiko menjadi bumerang.
Sebab, masyarakat yang kondisi ekonominya saat ini sedang terpuruk sangat berharap menerima bantuan. Masyarakat akan menagih dengan merujuk steatmen yang disampaikan Presiden RI, Jokowi baik yang beredar dalam bentuk video maupun berita melalui berbagai media mainstream bahwasannya masyarakat terdampak Covid-19 akan menerima bansos.
Senada dengan Widodo, Kades Ngloro, Heri Yulianto menilai pemerintah tidak menyiapkan data dengan baik. Pemerintah mengabaikan langkah teknis metode penentuan calon penerima yang tepat serta bagaimana cara pembagiannya agar terhindar dari gejolak. Dirinya menuduh antar kementerian atau lembaga pemerintah juga tidak memiliki koordinasi dan komunikasi yang baik mengenai realisasi bansos ini.
Menurutnya, akibat Covid banyak lembaga atau kementerian beramai-ramai memberikan bansos. Diantaranya Kemenpar, Kemenhub, serta Kemensos dan lain-lain. Hingga saat ini ia masih berkeyakinan masih terjadi carut marut data. Dirinya mengklaim, setiap desa pasti ada data penerima bansos yang tidak sesuai. Ia mencontohkan, dari data Dinsos yang dicermati bahkan muncul nama-nama yang telah disingkirkan saat verifikasi dan validasi tahun 2017/2018.
