PLAYEN, (KH),– Money Politic atau politik uang serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kerawanan paling tinggi pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun ini.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Bagus Sarwono saat menghadiri Gelar Kesiapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Bawaslu Gunungkidul, di GOR Siyono, Playen, Gunungkidul, Rabu, (22/1/2020).
“Kondisi kemiskinan masyarakat menjadikan peluang terjadinya politik uang makin tinggi,” kata dia. Sementara itu risiko pelanggaran soal netralitas ASN dapat terjadi jika incumbent menjadi Cabup atau Cawabup.
Selain incumbent, calon yang berlatar belakang sebagai ASN serta punya posisi penting di suatu OPD juga menjadi faktor lain terjadinya pelanggaran netralitas ASN.
Dirinya meminta Bawaslu tingkat kabupaten masif mensosialisasikan himbauan politik uang. Agar efektif menyasar masyarakat luas bisa dilakukan dengan membuat konten digital.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan, Gelar Kesiapan Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati merupakan upaya Bawaslu mewujudkan kesiapan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2020.
Bersamaan dengan agenda tersebut Bawaslu Gunungkidul juga melaunching lagu campursari jingle pengawasan. Pihaknya sengaja mengemas acara bernuansa gelar budaya. Hal tersebut dimaksudkan dalam pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati nanti pihaknya akan mengedepankan nilai budaya. Budaya toleransi dan budaya musyawarah.
“Kami berharap masyarakat turut aktif melakukan pengawasan sehingga pemilihan kepala daerah berjalan dengan lancar,” harap Is Sumarsono.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Badingah, menilai kedewasaan masyarakat Gunungkidul dalam berdemokrasi sudah cukup baik. Selain itu, dirinya juga yakin penyelenggara pelaksanaan pesta demokrasi dalam menentukan pemimpin Gunungkidul akan bekerja penuh integritas. (Kandar)
