GUNUNGKIDUL, (KH),– Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak akan memberikan toleransi terhadap pegawai dan segenap aparatur yang berada di dalamnya jika terbukti tidak bersih. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kanwil DJP DIY, Dionysius Lucas Hendrawan disela launching Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP ) Pratama Wonosari, Gunungkidul, Jum’at, (2/3/2018).
Pihaknya secara tegas menyebut, konsekuensi berupa pemecatan akan diberlakukan bagi pegawai yang melakukan pelayanan tidak memegang teguh komitmen dan menjaga integritas seperti melakukan tindakan korupsi dan sejenisnya.
“Tidak ada toleransi. Komitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi benar-benar harus dilaksanakan di KPP Pratama Wonosari,” tandas Lucas Hendrawan
Pihaknya berharap zona integritas di KPP Pratama Wonosari sudah dijalankan secara 100 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPP Pratama Wonosari, Gunungkidul, Taufiq SE, M.T., mengatakan, launching zona integritas diawal tahun 2018 ini telah dilakukan secara internal di KPP Prataman Wonosari. Diawali dengan komitmen seluruh pegawai untuk memperkuat bangunan zona integritas yang telah berdiri sejak 10 dekade lalu.
“Integritas yang wajib dimiliki seluruh pegawai Ditjen Pajak salah satunya sikap anti korupsi. Sebuah komitmen mulia dalam tugasnya menghimpun penerimaan negara dengan tetap menjunjung tinggi nilai profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan,” papar Taufiq.
Kepala KPP Pratama Wonosari, Taufiq meminta masukan dan kritik yang membangun, termasuk informasi dan laporan terkait kegiatan KPP Pratama Wonosari dalam menjaga kokohnya bangunan zona integritas tersebut.
Lebih jauh disampaikan, menjadi institusi yang profesional bersih dan memuaskan dalam pelayanan publik dapat diraih bersama dengan partner/ stakeholder dari KPP Pratama Wonosari.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Badingah, dalam sambutan menyampaikan, melalui kegiatan tematik dan serentak baik secara mandiri maupun kemitraan dengan institusi terkait yang dilakukan secara terus menerus, diharapkan akan meneguhkan komitmen dan integritas aparatur Ditjen Pajak dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
“Integritas dalam sikap anti korupsi yang dilakukan Ditjen Pajak sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama yang sinergis dengan institusi lain, baik penegak hukum, jajaran Forkompimda, hingga masyarakat umum,” urai Badingah.
Pada kegiatan yang digelar di Bangsal Sewoko Projo tersebut dihadiri Kapolres, Kodim, Forkompimda Pemkab Gunungkidul, perwakilan wajib pajak badan, orang pribadi dan bendahara. (Kandar)
