WONOSARI, (KH) — Guna menghadapi Pemilukada 2015 yang rentan adanya permasalahan dalam setiap pelaksanaannya, seperti Politik Uang (money politic), Netralitas PNS, Golput, dan proses yang tidak jujur dari pihak-pihak yang terlibat, Jaringan Pemilih Pemula (JPP) DIY mengadakan diskusi, Kamis, (13/11/2015).
Disampaikan Adi, salah satu panitia mengatakan, kegiatan yang bekerjasama dengan Rumah Belajar Rakyat, bertujuan agar terjadi sinergitas antara peran masyarakat, KPU, dan Panwaslu dalam proses Pemilukada, khususnya di Gunungkidul.
“Diperlukan beberapa pengawalan, sikap, dan solusi dari permasalahan yang sering terjadi. Kita ingin ikut berperan dalam solusi, yaitu dengan menolak politik uang; menjunjung tinggi netralitas PNS untuk tidak terlibat dalam proses kampanye, baik sebagai sasaran kampanye maupun sebagai pelaku kampanye; menolak Golput, serta mendorong semua elemen masyarakat untuk menciptakan Pemilukada yang bersih,” papar Adi.
Menurutnya, Politik uang merupakan kenyataan buruk yang hampir selalu ada dalam setiap proses pesta demokrasi, termasuk Pemilukada. Hal ini sangat merugikan bagi proses demokrasi masyarakat yang telah diberi kebebasan untuk memilih pemimpinnya secara langsung, karena tidak jarang diiringi dengan paksaan untuk memilih salah satu calon, dibalik uang pemberian.
Akibatnya, lebih lanjut dijelaskan, masyarakat memilih tidak berdasarkan ide-ide dan program-program kemasyarakatan yang ditawarkan calon pemimpinnya, melainkan pada jumlah banyaknya uang yang diberikan oleh calon. Hal ini rawan memunculkan pemimpin-pemimpin tidak bervisi kerakyatan, dan korup.
“Harapan kami, masyarakat terdorong berperan aktif dalam mengawal proses Pemilukada agar terhindar dari beberapa poin yang telah saya sebutkan didepan,” Pungkas Adi. (Kandar)
