WONOSARI, (KH)— Mengamati kondisi wisata di Pindul, General Manager Geopark Gunungsewu, Budi Martono menganggap Pindul saat ini seolah menjadi Goa cendol/ dawet.
Tidak membeberkan secara rinci bagaimana maksud dari ugkapan tersebut tetapi ia melanjutkan pernyataan dengan menyebutkan berbagai hal yang membuatnya begitu prihatin. Beberapa dia sebutkan adanya banyak mafia di Pindul, ada juga internal yang sudah mulai serakah, ada unsur manajeman, serta travel agent yang tahunya Gunungkidul hanya memiliki Pindul.
Sehingga menjadikan konflik di Pindul timbul dan tenggelam belum selesai secara tuntas hingga saat ini. terbaru adanya penegakan Perda bahwa satu destinasi wisata dengan satu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) belum juga terlaksana.
Budi Martono menilai, permasalahan di Pindul sebenarnya tidak kompleks, yang dibutuhkan adalah duduk bersama antar pengelola, musyawarah, dan komunikasi. Budaya negosiasi mestinya menjadi jembatan tercapainya suatu mufakat agar penyelenggaraan wisata di Pindul dinamis.
“wisatawan butuh kenyamanan, pariwisata yang dijual itu keamanan dan kenyamanan, maka sekali remuk alam pun bisa marah,” himbau Martono, Senin, (9/8/2016).
Menjadi bagian dari 13 geosite Geopark Gunungsewu maka dirinya memiliki keterikatan untuk memperhatikan dan mendorong penyelenggaraan wisata Pindul dengan tetap mengedepankan upaya perlindungan serta menjaga aspek hubungan alam dan manusia juga manusia dengan manusia seperti di geosite lainnya yang dijadikan destinasi wisata.
Mestinya kemajuan Pindul diikuti rasa bersyukur, lanjut Martono, perlu ditanya dahulu siapa, seperti apa, dan seterusnya. Memang benar Pokdarwis perintis yang sekaligus mendapat ijin pengelolaan ialah Dewa Bejo, tetapi kenyataannya adanya kelompok lain yang ada pada saat ini juga memiliki hak untuk ikut menikmati.
“Yang penting tidak menuntut yang sudah merintis to, kemudian yang merintis paling awal seperti Bagiyo cs jangan merasa seolah satu-satunya pahlawan,” ujar dia.
Komunikasi dan negosiasi yang baik akan berperan besar dalam musyawarah yang mendukung realisasi kebijakan pemerintah daerah. Yang harus digaris bawahi, tandas dia, semua harus menghilangkan label sebagai pemilik, sebagai masyarakat sekitar, dan ego-ego yang lain.
“Selama itu masih ada susah, harus dipahami jika berinteraksi dengan alam selain harus memperhatikan keseimbangannya, rasa syukur yang kurang sebagaimana seperti seolah memperebutkan Pindul maka alam pun bisa bicara,” himbau dia. (Kandar)
