WONOSARI, (KH)— Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Gunungkidul memberikan pelatihan kepada 50-an peserta yang berasal dari 10 Perpustakaan Desa (Perpusdes) di Gunungkidul. Peserta pelatihan terdiri dari penanggungjawab dan pengelola perpusdes serta unsur dari lembaga desa yakni karang taruna dan PKK.
Para peserta diberikan materi pelatihan seputar komputer dan internet dasar. Sasaran kegiatan yang diselenggarakan di ruang pertemuan DPK ini adalah untuk peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan.
“Seiring berkembangnya teknologi maka tuntutan kebutuhan terhadap akses informasi dan untuk memberikan layanan IT di perpustakaan juga semakin meningkat, sehingga dibutuhkan ketrampilan mengelola IT agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” terang Sekertaris Dinas DKP, Ali Ridlo MM, Rabu, (8/3/2017).
Menurutnya, pelatihan ini menjadi salah satu komponen dalam program pengembangan serta transformasi perpusdes menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat (community learning centre).
Lanjut Ali, Misi Pemkab antara lain membentuk masyarakat yang berdaya saing, maka agar berdaya saing masyarakat harus berkualitas sehingga dibutuhkan pendidikan. Lantas apabila pendidikan masyarakat terbentur dengan tingkatan yang rendah untuk itu perlu dipacu dengan membaca.
Sehingga, sudah selayaknya 148 Perpusdes yang ada perlu dioptimalkan peran dan fungsinya. Ali tidak memungkiri bahwa belum semua Perpusdes dikelola dengan baik. Upaya Roadshow advokasi ke 144 desa yang dilakukan selama ini salah satunya agar kebijakan desa berpihak untuk memaksimalkan fungsi keberadaan perpusdes yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
“Tahun ini tampaknya semua desa di APBDesnya sudah memberikan anggaran ke perpusdes masing-masing,” ujarnya. Adanya anggaran tersebut diharapkan meningkatkan pengelolaan menjadi lebih baik. Sehingga, ia selalu tekankan, tujuan transformasi baru sebuah perpusdes menjadi lebih mungkin. Dimana perpusdes benar-benar melalukan pelibatan masyarakat.
Ali mengungkapkan, dari dampingan yang diberikan hingga saat ini belum banyak perpusdes yang berhasil didalam pengelolaannya mampu bertransformasi fungsi dan perannya. Dari 148 yang ada baru ada sekitar 24 perpusdes yang telah berjalan benar-benar melibatkan masyarakat untuk berkegiatan dalam menunjang perbaikan ekonomi.
Tantangan memang cukup berat mengingat perpustakaan belum begitu dilirik oleh pihak-pihak yang semestinya memiliki peran strategis turut mengembangkannya. Namun demikian, keberhasilan upaya intervensi kebijakan yang dilakukan DPK menjadi harapan nyata.
“Kecamatan tidak mau menyetujui atau merekomendasikan APBDes disahkan apabila tidak ada anggaran untuk perpusdes. Itu salah satu upaya kami untuk bersama-sama memacu perpustakaan bisa bangkit secara keseluruhan,” urainya.
Sementara itu, salah satu peserta pelatihan dari Perpustakaan Khasanah Info Bejiharjo, Sugeng Riyanto berharap, setelah mengikuti pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memberikan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi kepada masyarakat. (Kandar)
