GUNUNGKIDUL, (KH),– Stunting menjadi sorotan dan perhatian Pemerintah Indonesia, berbagai upaya dilakukan untuk menangani persoalan kesehatan ini, salah satunya dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting dengan target capaian sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Gunungkidul pun mengambil langkah dengan segera membentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting yang diketuai oleh Wakil Bupati Gunungkidul. Universitas Gunung Kidul (UGK) pun dipercaya sebagai koordinator bidang data, evaluasi dan knowledge management.
Beberapa kajian dan penelitian dilakukan oleh UGK antara lain identifikasi kejadian stunting, pembuatan model penanganan stunting, penyusunan buku saku stunting, pembuatan Sistem Informasi Stunting (SIS) sampai pada pelacakan data stunting data by name by address.
Selanjutnya, data tersebut akan digunakan dalam menemukenali penyebab stuntingnya untuk kemudian dicari solusinya. Menindaklanjuti hal itu pula pada tanggal 20 Juli 2022 UGK menerjunkan sejumlah 36 mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari. Pelaksanaan KKN ini mendapat dukungan BKKBN Propinsi DIY.
“KKN yang diterjunkan oleh UGK tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena KKN saat ini membawa misi yaitu turut serta dalam pengentasan Stunting di Kabupaten Gunungkidul,” kata Rektor UGK, Dr.Drs. Djuniawan Karna Djaya, M.P.A., disela pembekalan mahasiswa KKN oleh Bupati Sunaryanta di Kantor Setda Gunungkidul, Rabu (20/7/2022).
Usai mendapat pengarahan langsung oleh bupati, mahasiswa diterjunkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gunungkidul, Diah Purwanti Sunaryanta di Kalurahan Mertelu.
Djuniawan juga menyampaikan bahwa program-program yang dijalankan oleh UGK ini sebagai salah satu bentuk sinergi UGK dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya percepatan penurunan Stunting melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Program-program UGK ini harapannya dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Gunungkidul,” harap dia.
Sementara itu, Sunaryanta menekankan, angka stunting di Gunungkidul memiliki korelasi dengan perekonomian dan pendidikan.
“Penangananya butuh keterlibatan kampus dan swasta. Tidak hanya pemerintah saja,” tandas dia.
Jika lintas lembaga dan unsur masyarakat bersinergi, dia yakin persoalan stunting dapat tertangani. Sebagaimana diketahui, faktor risiko stunting bukan perkara aspek kesehatan semata. Diantaranya aspek ekonomi dan pendidikan (pengetahuan) justru menjadi faktor risiko yang dominan.
“Sekali lagi semoga dengan keterlibatan rekan-rekan mahasiswa, risiko stunting dapat ditekan, kemudian tentu saja angka stunting ikut turun,” harap dia.
Terpisah, kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul, Dewi Irawati pada saat deklarasi Gerdu Centini (Gunungkidul Terpadu Cegah Stunting Sejak Dini) beberapa waktu lalu menyebutkan, jumlah anak stunting di Gunungkidul cukup banyak. Jumlahnya mencapai 4.520 anak. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di DIY. Namun demikian, dibanding tahun sebelumnya angka stunting mengalami penurunan.
Dewi mengungkapkan, dalam rangka pencegahan perlu lebih banyak program dan tindakan yang dilakukan di luar bidang kesehatan. Bahkan, dia menegaskan, keberhasilan pencegahan stunting menurutnya justru ada pada tindakan non kesehatan. Tak hanya itu, upayanya pun perlu dilakukan sejak dini.
“Pendidikan pada anak perlu dioptimalkan, setidaknya sejak SMP. Harus diberi pemahaman bahwa nikah dini tidak akan menguntungkan. Banyak risiko yang harus dihadapi. Selain pemahaman, kesiapan aspek perekonomian juga sangat penting. Tujuannya agar kelak calon keluarga siap secara fisik, mental dan ekonominya. Dengan begitu risiko anak kekurangan gizi bisa ditekan,” papar Dewi. (Kandar)
