Ia mengeluh, berbagai kebijakan diantaranya mengenai pembahasan anggaran penanganan Covid-19 DPRD tidak dilibatkan. “Kami tahu beratnya beban kades menghadapi kebijakan ini,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Sujoko menyebutkan, pihaknya saat ini sudah membuat juknis pelaksanaan dana desa untuk BLT. Bahkan telah dikomunikasikan dengan Kades.
“Berbagai kebijakan dilakukan diantaranya mengacu pada arahan dan peraturan pusat,” terang Sujoko. (Kandar)
