WONOSARI, kabarhandayani.– Kapolres Gunungkidul AKBP Faried Zulkarnaen berharap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gunungkidul dapat menjalankan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dengan mendasarkan pada ketentuan dan peraturan hukum yang ada.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Evaluasi Pileg dan Pilpres serta persiapan Pilkada Gunungkidul yang digelar KPUD Gunungkidul bersama jajaran Muspida Kabupaten Gunungkidul di salah satu rumah makan di Playen, Selasa (2/9/2014).
“Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus benar dengan dasar hukum yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperkecil peluang gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.
Kapolres menegaskan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki kerawanan yang tinggi. Karena itu, proses pemutakhiran pemilih harus dicermati secara detail. Pihaknya mengungkapkan, jika tahapan paling krusial dalam Pilkada adalah tahap pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara.
“Dalam Pilkada nanti, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) supaya netralitasnya diingatkankan kembali. Kita harus sama-sama belajar pada Pileg dan Pilpres,” katanya.
Kapolres juga berharap KPUD dan Pemkab Gunungkidul untuk memilih tempat yang dinilai aman agar pelaksanaan kampanye bisa difokuskan disatu tempat, sehingga faktor pengawasan pengamanannya mudah dilakukan.
“Tidak semua tempat yang diharapkan dapat digunakan (untuk kampanye), agar gesekan antar pendukung nantinya tidak terjadi,” kata Faried.
Faried juga menghimbau agar Pemkab Gunungkidul tidak memberikan ijin keramaian selama masa tahapan Pemilukada 2015 mendatang. “Event yang dapat mengundang massa sampai dengan pelaksanaan Pilkada tidak akan kita berikan izin,” tegasnya.
Sementara, Ketua KPUD Gunungkidul Muh Zaenuri Ikhsan belum dapat memastikan kapan pelaksanaan Pilkada akan digelar. Menurutnya, KPUD masih akan meminta masukan berbagai pihak agar pelaksanaan Pilkada tidak bertabrakan dengan jadwal kegiatan lain di Gunungkidul.
“Ya dimungkinkan pelaksanaan pada bulan Mei, tapi kita masih menunggu masukan dari berbagai pihak agar partisipasi masyarakat dalam Pilkada bisa maksimal,” ungkap Zaenuri. (Juju/Jjw).
Rakor KPUD – Muspida: Hindari Kerawanan Proses Pemilihan Bupati
