WONOSARI, (KH),— Munculnya banyak klaster aktif di Gunungkidul, dan angka penularan COVID-19 yang semakin tinggi, membuat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul harus mengkaji ulang wacana untuk mulai menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Adapun rencana PTM sedianya dilaksanakan mulai bulan Juli mendatang. Disidikpora juga sudah menyiapkan skema dan tekhnis untuk melaksanakan PTM sesuai standar Protokol Kesehatan (Prokes) penanggulangan COVID-19.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora Gunungkidul, Sudya Marsita menyatakan, pihaknya menilai saat ini angka penularan COVID-19 di Gunungkidul dinilai mengkhawatirkan.
“Dunia pendidikan harus lebih fleksibel, menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini, sementara kami masih menunggu kebijakan dari pusat,” terang Sudya, Sabtu (19/6/2021).
Sudya melanjutkan, walau sebelumnya pihaknya sudah menyiapkan pelaksanaan PTM di bulan Juli, akan tetapi dengan kondisi seperti ini, pihaknya akan bersiap jika rencana ini betul-betul akan ditunda.
“Kemarin kami memang sudah menyiapkan teknis pelaksanaan PTM, semua jenjang pendidikan juga sudah siap untuk pembelajaran tatap muka, tentu dengan syarat penerapan protokol kesehatan,” lanjutnya.
Sudya menilai, dengan perkembangan kasus terpapar saat ini, terutama di Gunungkidul, kemungkinan pusat akan kembali menerapkan kebijakan pembelajaran daring.
“Apalagi Kabupaten Gunungkidul termasuk Kabupaten yang mendekati zona merah, kemungkinan besar pembelajaran daring akan kembali diterapkan,” lanjut Sudya.
Saat disinggung ketercapaian pembelajaran anak-anak sekolah yang sudah terlalu lama tidak masuk, Sudya mengaku pihaknya sangat maklum. Diakui orang tua gelisah dengan capaian materi anak-anak mereka.
“Pada satu sisi memang iya, anak-anak sudah setahun lebih tidak masuk sekolah. Tapi, kami juga meminta, dengan keadaan saat ini kita harus lebih bersabar lagi demi kebaikan bersama,” pungkas Sudya.
Hal senada juga dinyatakan oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Dia memilih untuk menunggu keputusan resmi dari Kemendikbud.
Sunaryanta menyebut, bahwa wewenang untuk menentukan kebijakan ini ada di pemerintah pusat. Tentu kebijakan yang diterapkan berdasar pertimbangan zona kerawanan daerah masing-masing. (Edi Padmo)
