Kemiskinan Gunungkidul Duduki Angka Tertinggi DIY

oleh -
iklan dispar

WONOSARI,(KH)– Prosentase kemiskinan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan rilis yang diterima dari Badan Pusat Statistik tahun 2013 menurun 1,01 persen. Dari 22,71 persen pada tahun 2012 menjadi 21,7 persen pada tahun 2013.

Meski prosentase kemiskinan mengalami penurunan, Gunungkidul menduduki angka kemiskinan tertinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berada di posisi lima setelah Kabupaten Kulon Progo.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan, angka kemiskinan Gunungkidul lebih banyak jika dibandingkan dengan Kulon Progo yang hanya 1,92 persen. Hal ini disebabkan, angka transaksi oleh masyarakat Kulon Progo tinggi, termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

“Banyaknya transaksi yang dilakukan masyarakat Kulon Progo seolah-olah terjadi peningkatan pada jumlah konsumsi. Karena menurut perhitungan BPS, transaksi mewakili daya beli masyarakat,” jelasnya.

Immawan menjelaskan, meski berada di posisi teratas pada jumlah kemiskinan, Kabupaten Gunungkidul sejatinya mempunyai ketahanan pangan yang baik dan lebih nyata. Karena selama ini hasil panen tidak dijual, tetapi barter dengan hasil panen lainnya.

Dengan kebiasaan ini, lanjut Immawan, seolah-olah tidak terjadi peningkatan konsumsi masyarakat sehingga Gunungkidul ditetapkan sebagai kabupaten tertinggi yang memiliki banyak penduduk miskin di DIY.

“Tradisi yang menjadi budaya masyarakat Gunungkidul lebih senang menyimpan. Tetapi ini justru bentuk ketahanan pangan yang nyata di masyarakat, bukan sekedar angka,” jelas Immawan.

Meski menjadi kabupaten yang memiliki jumlah warga miskin tertinggi, lanjut Immawan, sebesar 35 persen hasil pertanian Gunungkidul, mampu menjadi penyangga kebutuhan pangan di DIY.

“Statistik kan hanya berkaitan dengan angka, ketahanan pangan ini berasal dari pertanian berkaitan langsung dengan masyarakat,” ulasnya.

Ke depan, Pemkab akan melakukan langkah dengan cara meningkatkan pola transaksi masyarakat. Selain itu program pengentasan kemiskinan yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di antaranya Pertanian, Peternakan, dan Perikanan akan semakin ditingkatkan, namun yang paling penting ialah pertanian.

Selain itu, Immawan akan mendorong setiap SKPD melakukan inventarisasi terhadap program penanggulangan kemiskinan dengan penggambaran yang jelas. Menurutnya langkah itu akan lebih jelas mencatat program yang sudah dilakukan pemerintah.

“Setiap SKPD akan kita wajibkan memiliki program. Contohnya siapa melakukan apa, berapa, dan bagaimana hasilnya. Dasar angka ini akan lebih kongkrit jika dibandingkan survei BPS yang selama ini tidak ada pembandingnya,” pungkas Immawan.(Juju/Bara)

Komentar

Komentar