WONOSARI, (KH)— Dalam kunjungannya ke Gunungkidul, Senin, (10/10/2016), Presiden Joko Widodo menyatakan bertekad akan menyelesaikan dan melakukan penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat asset.
Bertempat di Lapangan depan Balai Desa, Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Jokowi menyerahkan 2.583 sertifikat kepada masyarakat Yogyakarta, ada dari Gunungkidul, Sleman , Bantul dan Kulonprogo serta Kodya melalui Program Strategis Tahun 2016.
Ia menegaskan, apa yang pernah ia alami sebelum menjadi presiden supaya tidak dialami oleh rakyat kecil. Ia mengaku pernah mengurus sertifikat tanah dengan proses yang sangat lama.
“Saya tidak mau apa yang pernah saya alami sekarang dialami oleh masyarakat. Saya tidak mau,” tegas Jokowi.
Presiden juga menginginkan peningkatan legalitas bidang tanah milik masyarakat tiap tahun meningkat signifikan. Target tahun 2017 minimal 5 juta bidang, 2018 minimal 7 juta, serta pada 2019 mendatang minimal 9 juta bidang.
Dia berharap, penggunaan sertifikat yang telah dimiliki masyarakat semakin mempermudah rakyat. Namun demikian ia dengan keras berpesan jangan gunakan sertifikat untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan tidak produktif.
“Kalau untuk kebutuhan yang produktif silahkan, tetapi harus di hitung dan di kalkulasi, di hitung di kalkulasi, dan seterusnya. Jangan untuk beli mobil atau motor, jangan!, nanti bisa hilang,” pesan dia.
Selain itu, Jokowi juga memperingatkan secara keras kepada para aparat agar tidak bermain-main dalam melayani masyarakat. Kata hati-hati berulang kali disampaikan kepada pejabat dan pegawai instansi terkait baik di tingkat propinsi maupun kabupaten.
“Hati-hati mulai saat ini, akan saya pantau, saya cek di setiap kantor dengan cara saya, jangan sampai ribet dan lama, apalagi pakai pungutan, pungli, awas hati-hati,” kata Jokowi dengan tegas.
Pihaknya melanjutkan, apabila sudah memberikan perintah jangan sampai ada yang berani coba-coba, apabila sudah menginstruksikan untuk mengawasi maka pasti akan diawasi.
Peringatan tersebut bukanlah main-main dan merupakan isapan jempol. Dicontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi di Pelabuhan Belawan, di mana karena melakukan pelanggaran lalu ditetapkan dua orang tersangka.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan instruksi yang pernah disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, untuk mengadakan program sertifikasi tanah bagi masyarakat pedesaan secara besar-besaran.
Sofyan Djalil, pada kesempatan sambutan memastikan bahwa seluruh warga setempat, yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat tanah, saat ini telah menerima sertifikat. ”Insya Allah sampai 2019 akan bertambah 25 juta sertifikat baru. Di tahun 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat,” terang Sofyan Djalil. (Kandar)
