WONOSARI, (KH) — Dalam rangka mensukseskan program pemerintah, yaitu perbibitan sapi Peranakan Ongole (PO) di Gunungkidul, Dinas Peternakan Gunungkidul mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara marathon kepada kelompok-kelompok yang ditunjuk.
Berbagai langkah dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Peternakan, agar penunjukan Gunungkidul sebagai sentra pembibitan sapi PO oleh Dirjen Peternakan benar-benar terwujud. Dalam pemaparan materi, Kepala Dinas Peternakan drh Krisna Berlian mengatakan, target induk yang mendapat Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) sebanyak 500 ekor di 2015 ini.
“Beberapa langkah yang telah ditempuh di antaranya; penetapan 20 kelompok perbibitan di Wonosari-Playen, pembentukan Gabungan kelompok perbibitan (Gapokbit), dan penambahan petugas rekorder pada kawasan kelompok,” ulasnya saat pelaksanaan Bimtek di Kelompok Ternak Raharjo, padukuhan Semenrejo, Pulutan, Wonosari, Senin, (7/9/2015).
Selain itu, Dinas peternakan melakukan kerjasama dengan Fakultas Peternakan UGM, FKH UGM, BPTP Yogyakarta, dan BB Vet Wates. Terkait progres program, diakui ada beberapa kendala, terutama di lapangan, yaitu fanatisme masyarakat peternak masih pada sapi merah, dan tingkat kesadaran masyarakat tentang program perbibitan masih rendah.
Merespon hal tersebut, Dinas Peternakan gencar melakukan himbauan kepada kelompok percontohan untuk tidak memelihara sapi betina merah. “Pemantauan akan terus kita lakukan,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengutarakan tujuan jangka panjang program ini, yaitu diharapkan akan muncul galur sapi PO Gunungkidul (PO Gundul) yang mempunyai ciri khas dan kelebihan khusus serta standar SNI. Gunungkidul benar-benar menjadi kabupaten sumber sapi PO, kemudian pada akhirnya kesejahteraan peternak meningkat.
Pada pelaksanaan Bimtek, beberapa materi yang menunjang program, diberikan oleh nara sumber dari Dinas Peternakan dan Puskeswan wonosari kepada puluhan anggota kelompok ternak dan masyarakat, seperti perihal dinamika kelompok, pelatihan teknis petugas recorder ternak sapi, dan berbagai informasi maupun kebijakan dinas. (Kandar)
