GUNUNGKIDUL, (KH) — Sejumlah kader dan relawan Partai Golkar dari berbagai kapanewon di Kabupaten Gunungkidul berkumpul untuk menggelar doa bersama mengenang almarhum Gandung Pardiman. Di tengah kegiatan tersebut, para kader juga menyampaikan keprihatinan terhadap dinamika internal partai, khususnya belum terlaksananya Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Gunungkidul.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi sejumlah kader untuk mengenang sosok yang dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan Golkar di Gunungkidul sekaligus menyampaikan aspirasi terkait keberlangsungan organisasi.
Pimpinan Golkar Kapanewon Ponjong, Supriyono, mengatakan pertemuan tersebut digelar secara mendadak. Meski demikian, sejumlah perwakilan kader dari berbagai kapanewon tetap hadir untuk mengikuti doa bersama dan menyampaikan pandangan mengenai kondisi partai.
Supriyono mengungkapkan keprihatinannya terhadap dinamika internal Golkar Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama dari kader yang merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan partai.
Salah satu hal yang disoroti adalah belum terlaksananya Musda Golkar Gunungkidul. Menurut Supriyono, Musda merupakan agenda organisasi yang semestinya dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali sesuai ketentuan Juklak DPP Partai Golkar.
“Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, telah melaksanakan Musda dan melantik kepengurusan baru,” ujarnya, Jumat (30/10/2026) di salah satu rumah makan di Wonosari.
Supriyono menyebut Musda Golkar Gunungkidul sebelumnya telah dijadwalkan pada 8 November 2025. Namun, hingga pertemuan berlangsung pada Oktober 2026, agenda tersebut belum juga terlaksana.
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memengaruhi konsolidasi dan soliditas kader di tingkat daerah. Ia khawatir ketidakjelasan jadwal Musda yang berlarut-larut dapat menghambat pengelolaan organisasi.
Supriyono menegaskan, kepentingan partai secara keseluruhan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok atau segelintir orang. Ia juga menyinggung Juklak DPP Partai Golkar yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam menyikapi persoalan internal khususnya mengenai Musda.
Para kader yang hadir, lanjutnya, berharap Musda segera dilaksanakan melalui mekanisme dan aturan organisasi yang berlaku.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho, menyatakan bahwa penyampaian pendapat oleh para kader merupakan hal yang sah dalam kehidupan organisasi.
“Aspirasi itu sah. Pelaksanaan Musda Golkar Gunungkidul sudah diambil alih DPD Golkar DIY. Tugas saya adalah melaporkan pertanggungjawaban kepengurusan kami saat Musda nanti,” ujar Heri Nugroho.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Musda Golkar Gunungkidul kini ditangani oleh DPD Partai Golkar DIY. Sementara itu, Heri menyebut tanggung jawabnya sebagai ketua DPD tingkat kabupaten adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan ketika Musda dilaksanakan.
Pertemuan doa bersama tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh senior Golkar Gunungkidul, di antaranya Parno, Sukadi, Jumiran, dan Slamet.
Melalui pertemuan itu, Supriyono berharap para kader tetap menjaga kebersamaan dan mengedepankan kepentingan organisasi. Ia menilai konsolidasi serta kepatuhan terhadap aturan menjadi hal penting agar Partai Golkar di Gunungkidul dapat menjalankan roda organisasi secara lebih jelas dan terarah.