GUNUNGKIDUL, (KH),– Universitas Gunungkidul (UGK) kembali menggelar Dialog Internasional bertema “SDGs dan Permasalahannya”, sebagai bagian dari kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan mahasiswa program magang internasional. Kegiatan ini menghadirkan mahasiswa dari Belanda dan Australia, yaitu Ruby Nuijens, Aislinn Mulder, dan Sophie Thomas, serta pendiri Yayasan Rumah Impian Yogyakarta, Semuel Y.F. Lapudooh.
Acara ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Gunungkidul Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M., Wakil Rektor I Dr. Septiono Eko Bawono, S.T., M.Sc., M.Eng, Wakil Rektor III Dr. Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum, S.M., M.Pd., Dekan FISIP Rosalia Widhiastuti Sri Lestari, S.Sos., M.Si., Kaprodi Pembangunan Sosial Heri Roh Pujiati, S.Sos., M.Si., Kaprodi Administrasi Publik Dyah Indrianingsih, S.P., M.Sc., serta para dosen FISIP UGK lainnya.
Dialog internasional ini menjadi ruang bertemunya mahasiswa lokal dan mahasiswa asing untuk berbagi perspektif mengenai isu-isu global, khususnya yang terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs), serta merumuskan gagasan solusi berdasarkan pengalaman negara masing-masing.
Aislinn Mulder memaparkan bahwa jumlah lembaga nirlaba (NGO) di Belanda sangat banyak. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri karena masyarakat menjadi kesulitan menentukan lembaga mana yang paling sesuai dengan kebutuhan layanan sosial mereka. Kompleksitas sistem pelayanan sosial di Belanda juga dirasakan oleh para imigran dan mahasiswa asing, yang sering kali bingung menghadapi beragam lembaga sosial swasta yang berkembang di masyarakat.
Sementara itu, Ruby Nuijens menyoroti tingginya angka warga tanpa tempat tinggal di Belanda. Harga rumah yang sangat mahal membuat hunian sulit dijangkau, terutama bagi pendatang dan imigran yang sangat membutuhkan tempat tinggal layak. Ruby menambahkan bahwa keluarganya sering berdiskusi mengenai isu-isu sosial, sehingga ia memiliki ketertarikan mendalam pada pekerjaan sosial. Pemerintah Belanda, menurut Ruby, masih membutuhkan kontribusi aktif dari berbagai lembaga melalui edukasi dan sosialisasi yang terstruktur untuk memperkuat SDG 16: Institusi yang Damai, Adil, dan Tangguh.
Kontribusi Mahasiswa Pembangunan Sosial UGK: Ketahanan Pangan sebagai Akar Solusi
Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial FISIP UGK turut berpartisipasi dengan mengangkat tema ketahanan pangan, yang berkaitan erat dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 2 (Tanpa Kelaparan).
Salah satu program yang dipresentasikan adalah pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Nitikan Barat, yang merupakan implementasi dari program Kabupaten Gunungkidul yaitu Gerbang Pagi (Gerakan Pengembangan Pangan dan Gizi). Program ini menunjukkan bagaimana kelompok masyarakat dapat berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan lokal.
Sophie Thomas dari Australia menyampaikan apresiasinya kepada para pekerja sosial Indonesia yang aktif menangani berbagai permasalahan sosial. Kehadiran KWT, menurutnya, menunjukkan progresivitas komunitas lokal dalam mengembangkan potensi daerah. Sophie menegaskan pentingnya menjaga kelembagaan komunitas secara inklusif agar mampu menjadi solusi jangka panjang bagi berbagai tantangan sosial.
Pada sesi penutup, mahasiswa Prodi Administrasi Pembangunan UGK memaparkan kajian mengenai regulasi ketahanan pangan sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Gunungkidul. Studi ini mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kajian tersebut menegaskan bahwa kebijakan pangan memerlukan perencanaan yang matang, terukur, dan berkelanjutan agar selaras dengan tujuan SDGs, khususnya poin 1 dan 2.
Sinergi SDGs: Menggabungkan Kekuatan Komunitas dan Institusi
Dialog ini membuktikan bahwa kolaborasi antara mahasiswa lokal dan internasional mampu menghadirkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu SDGs. Mahasiswa UGK menampilkan implementasi langsung SDG 1 dan SDG 2 melalui penguatan KWT dan kajian kebijakan pangan, sedangkan mahasiswa internasional menyoroti pentingnya SDG 16, terutama terkait tata kelola lembaga yang adil, efektif, dan inklusif.
Perspektif yang beragam ini menegaskan bahwa keberlanjutan (sustainability) tidak hanya ditopang oleh program berbasis komunitas, tetapi juga oleh sistem kelembagaan yang kuat, responsif, dan mampu memberikan akses layanan sosial yang adil bagi seluruh masyarakat.
